Pontianak (pilar.id) – Batas atas transaksi perdagangan di wilayah perbatasan yang diperbolehkan hanya sebesar 600 ringgit. Hal itu berdasarkan besaran nilai batas atas transaksi di daerah perbatasan dalam pakta Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia Sejak 1970.
Kebijakan memberikan besaran transaksi perbatasan akan mendorong munculnya kegiatan ekonomi baru di daerah perbatasan RI dengan Malaysia, juga dapat menekan kesenjangan ekonomi antara daerah perbatasan dengan daerah- daerah lainnya didalam kawasan.
Selain itu, Kewenangan ini juga membantu masyarakat di perbatasan untuk mendapatkan langsung beberapa komoditas pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan gas, sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi mahalnya harga kebutuhan pokok di tapal batas karena akses pasar terdekat dengan ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten yang berpotensi mengeluarkan biaya tambahan karena waktu tempuh dan jarak yang lebih jauh.
Walaupun sebagian pihak berpendapat jika plafon transaksi 600 ringgit tersebut harus direvisi untuk memperluas ruang gerak masyarakat perbatasan dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Namun, pendapat lain mengatakan perlu kehati-hatian dalam menentukan besaran batas transaksi perbatasan. Karena jangan sampai terlalu besar sehingga menjadi celah untuk memasukkan barang dari Malaysia dengan jumlah yang besar dan Impor dari Malaysia justru melonjak.
Gubernur Kalbar Sutarmidji melihat jika peluang kebijakan semacam ini bisa menjadi exit strategy mengendalikan tingginya harga barang. pemanfaatan fasilitas ini, diakui Bang Midji dapat menjadi upaya untuk mendorong perekonomian daerah yang akses dan mobilitasnya terhadap barang yang sangat jauh.
“Dampak lain mungkin akan dapat meminimalisasi terjadinya disparitas harga yang terlalu tinggi antara kecamatan perbatasan dengan kecamatan di luar perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu,” urainya.
Namun, berdasarkan penjelasan Sekretaris camat Ketungau Tengah praktek transaksi 600 ringgit bagi masyarakat perbatasan sungai kelik kecamatan ketungau Tengah kabupaten Sintang belum banyak diketahui dan dipahami.
Selama ini masyarakat dapat berbelanja dan terbiasa berbelanja berdasarkan jumlah uang yang mereka miliki saja dinegara tetangga.
Selain kemampuan untuk mengangkut barang yang dibeli dengan cara dipikul, kondisi ini lebih banyak disebabkan oleh PLBN sungai kelik yang masih belum dibangun dan secara otomatis kebijakan-kebijakan operasional terkait perbatasan belum dapat diterapkan.
Sehingga masyarakat diperbatasan Sungai Kelik dalam kegiatan ekonominya berjalan berdasarkan situasi alamiah transaksi jual beli.
Menurut Camat ketungau Hulu, aktifitas PLB seperti di Badau atau Entikong belum akan terlaksana karena masih akan menungu pembangun PLBN selesai, dan setelah itu barulah mungkin akan didorong keberadaan PLB sebagai fasilitas distribusi bahan pokok bagi masyarakat perbatasan.
Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang juga menjelaskan jika nilai transaksi 600 ringgit dimasyarakat perbatasan Sungai Kelik tidak diketahui masyarakat disana karena kebijakan semacam ini baru akan benar-benar berjalan jika PLBN telah dibangun dan aktif beroperasi.
Sementara ini Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendesak Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan pembangun PLBN sungai Kelik termasuk infrastruktur pendukungnya.
Selain itu, Ia juga mengharapkan lebih banyak lagi pihak diluar pemerintah Kabupaten Sintang yang mau ikut menyuarakan percepatan pembangunan PLBN Sungai Kelik supaya wilayah perbatasan cepat maju dan masyarakat dapat menerima manfaat yang lebih baik lagi.
Ireng maulana, pengamat politik mengatakan terlepas dari perdebatan terkait batas plafon transaksi masyarakat perbatasan, kebijakan ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja dengan kepastian nilai transaksi dan sudah sangat membantu dalam menolong mereka mendapatkan bahan pokok lebih mudah, murah, legal, dan untuk mencegah penyelundupan.
“Misalkan seperti PLBN di Badau Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah memiliki Pusat Logistk Berikat (PLB) Badau, dimana PLB memberikan kemudahan bagi pelintas batas untuk memenuhi kebutuhan pokok yang telah memegang identitas lintas batas/pas lintas batas melalui PLBN,” jelasnya.
Mereka yang mendapatkan pas lintas batas merupakan masyarakat perbatasan tidak jauh dari PLBN seperti masyarakat di Badau, Puring Kencana, Embaloh Hulu, Batang Lupar, dan Empanang.
“Sehingga mereka tinggal membeli bahan pokok sesuai dengan plafon transaksi di PLB untuk kebutuhan sehari hari dan tidak perlu lagi berbelanja bahan pokok dari negara tetangga,” jelasnya.
PLB dapat mengakselerasai tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat diwilayah sekitar perbatasan.
Melihat nilai strategis PLB di PLBN Badau Kapuas Hulu, maka Gubernur Kalimantan Barat lebih jauh menilai perlu adanya terobosan kebijakan lagi supaya fungsi pelayanan PLB Badau dapat diperluas juga untuk diperbolehkan melayani wilayah kecamatan diluar kecamatan perbatasan.
Misalkan diperbolehkan untuk melayani masyarakat ibukota Kabupaten di Putussibau dan kecamatan sekitarnya karena jarak tempuh dan akses masyarakat ke PLB di PLBN Badau lebih singkat jika dibandingkan harus menunggu arus barang dari Pontianak yang memerlukan waktu lebih dari 10 jam untuk tiba di pusat ibukota Kabupaten.
PLB dapat menjadi instrumen yang menggerakan kegiatan ekonomi di Kapuas hulu bahkan untuk wilayah diluar kecamatan perbatasan, dan mendorong lahirya pusat ekonomi masyarakat karena akses barang yang lebih dekat, terjangkau, mudah dan legal. (din)
