Jakarta (pilar.id) – Uji publik keterbukaan informasi badan publik yang diadakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI diharap tidak sekadar menghadirkan keterbukaan semata. Tetapi juga memberikan kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat.
Harapan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai melakukan presentasi uji publik keterbukaan informasi di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa, (1/11/2022).
“Jadi semangatnya ada dua, keterbukaan dan kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat. Tentu, keduanya mengikuti bimbingan dari KIP,” kata Emil.
Pada tahap uji ini, Emil didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim Hudiyono beserta tiga kepala daerah masing-masing dari Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia kemudian presentasi dihadapan tiga tim penilai, yakni Komisioner KIP Gede Narayana, Akademisi Universitas Indonesia Ibnu Ahmad dan Kepala Sekretariat CSO – Open Government Partnership (OGP) Indonesia Darwanto.
Dijelaskan, sejauh ini, Dinas Kominfo Jatim telah melakukan banyak pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Pembenahan yang dilakukan Kominfo melalui website Sisitem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO), lanjutnya, bertujuan memutahirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) seluruh informasi publik yang dikelola dan dimiliki badan publik.
“Aplikasi ini merekap daftar informasi publik yang tersedia sehingga masyarakat mudah mengakses dan mengunduh informasi yang terdapat pada website SIKIPO. Jadi masyarakat tidak perlu menerka-nerka atau menebak karena ada list-nya, lalu update dan mengetahui OPD mana yang mensuplai,” terang Emil.
Dikatakan pula, selain itu ada aplikasi transparansi pengelolaan anggaran daerah. Menindaklanjuti instruksi Mendagri tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan instruksi presiden no 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah Jawa Timur telah menyajikan dan mempublikasikan informasi transparansi pengelolaan daerah melalui website transparansi jatimprov.go.id.
Saat mengakses website tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi terkait ringkasan RKA, Raperda tentang APBD dan PAPBD, ringkasan DPA, laporan realisasi anggaran daerah yang ada di lingkup Provinsi Jawa Timur.
“Jadi, dengan adanya transparansi anggaran berbasis teknologi meningkatkan akuntabilitas kita serta turut mendorong terwujudnya nawa bakti Satya, Jatim Amanah,” jelasnya.
Emil pun mengakui, ia mengapresiasi kerja keras Kominfo yang telah memberikan banyak perubahan melalui sentuhan digitalisasi. Hal ini yang kemudian, membuat masyarakat mudah untuk mengakses data.
“Termasuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya. Lebih lanjut, ia juga menyinggung ketiga panelis yang tidak sekadar memberikan masukan mengenai keterbukaan informasi publik, akan tapi juga mengajak pemerintah untuk melibatkan masyarakat serta mengukur dampaknya bagi masyarakat.
Menurut Emil, Provinsi Jatim melalui Kominfo melibatkan masyarakat khusus penyandang disabilitas, melalui aplikasi bernama komputer bicara. Aplikasi ini dibuat sesuai dengan amanat peraturan komisi informatika no 1 tahun 2021, tentang standar layanan informasi publik, pemerintah provinsi Jawa timur mengakomodir aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya tuna netra melalui aplikasi komputer bicara.
“Fitur ini dapat mengeluarkan suara atau membaca sesuai dengan menu yang di klik oleh teman-teman disabilitas,” ujarnya.
Menanggapi presentasi ini, Kepala Sekretariat CSO – Open Government Partnership (OGP) Indonesia Darwanto memberi apresiasi mengenai aplikasi komputer bicara yang dilakukan Provinsi Jatim.
Baginya, inilah langkah konkret dan dampak positif yang diharapkan dari uji publik keterbukaan informasi, yakni memberi output sekaligus outcome bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
“Meskipun masih dibantu oleh petugas, setidaknya aplikasi ini langsung berdampak kepada penyandang disabilitas. Ke depan, saya berharap teman-teman disabilitas sudah bisa mengoperasikan sendiri,” puji Darwanto.
“Semoga terobosan ini bisa dijadikan contoh atau pilot project bagi provinsi lainnya,” tambahnya.
Terobosan yang dilakukan Pemprov Jatim melalui aplikasi komputer bicara juga direspon apik oleh Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar. Dirinya mengaku akan mencontoh aplikasi komputer bicara yang secara khusus diperuntukkan bagi kaum Disabilitas.
“Aplikasi yang dibuat Jatim sangat bagus dan itu menjadi referensi buat Provinsi Riau. Insyallah akan kita jadikan percontohan bagi masyarakat di Riau,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisioner KIP Gede Narayana menambahkan, pertemuan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masing-masing provinsi mengenai keterbukaan informasi publik.
Sebab, tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana manfaat Informasi yang sudah disampaikan para gubernur dan wakil gubernur bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Sejatinya, di situ letak esensinya bagaimana keterbukaan informasi bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (feb/hdl)
