Pontianak (Pilar.id) – Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson, mengatakan pentingnya kolaborasi pengelolaan data yang valid dalam menyusun kebijakan yang benar dan mampu berdampak langsung kepada masyarakat.
“Tahun 2022 sudah dilalui, banyak tugas dan kegiatan yang telah diselesaikan bahkan memperoleh capaian dengan prestasi yang sangat membanggakan. Pak Gubernur cukup berbangga atas pencapaian dan ini karena kinerja yang optimal, sinergitas dan kolaborasi yang baik dari kita semua. Sehingga mampu menorehkan banyak prestasi,” kata Harisson saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Daerah Dalam Angka (DDA) 2023 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (7/2/2023).
Harisson menjelaskan bahwa data berkualitas dalam DDA merupakan wujud pencapaian bagaimana proses data dikumpulkan, diolah, dikompilasi, dan disinkronkan bersama. Selanjutnya, data-data yang diolah tersebut dipublikasi yang umumnya ditunggu-tunggu serta banyak digunakan oleh berbagai pihak.
Perencanaan dan keputusan yang tepat bisa dieksekusi apabila suatu data tersedia dan akurat. Oleh karenalnya, menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder untuk mewujudkan data yang berkualitas, sesuai dengan ketersediaan data di masing-masing instansi/lembaga.
“Perlu saya sampaikan kembali pesan Pak Presiden Jokowi, bahwa data dan informasi sangatlah penting, sekarang ini data adalah jenis kekayaan baru. Data merupakan new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Peran data menjadi rujukan kebijakan. Kita tidak bisa membuat perencanaan program pembangunan tanpa merujuk pada data,” kata Harisson.
Menurut Harisson perbedaan data pada level kabupaten/kota, provinsi dan nasional seyogyanya tak terjadi lagi mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat. Data provinsi harusnya merupakan agregat atau akumulasi dari data kabupaten/kota. Demikian pula data kabupaten/kota merupakan agregat atau akumulasi data pada level terkecilnya.
Lanjut Harisson saat ini pemerintah telah membentuk Portal Satu Data, tang merupakan muara dari semua data, yakni Satu Data Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada seperti Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi.
“Marilah bersama bersinergi menyelesaikan kompilasi data ini tepat waktu. Jangan ada menganggap remeh akan ketersediaan data yang valid. Ingat ‘garbage in garbage out’, apabila datanya sampah, maka yang akan keluar adalah kebijakan sampah. Ini juga tak lain adalah sebagai salah satu langkah demi mendongkrak percepatan peningkatan IPM di Kalbar. Semoga apa yang telah kita rencanakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dapat terwujud dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Harisson.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Moh Wahyu Yulianto mengapresisasi apresiasi atas kerjasama dan kolaborasi yang baik dari instansi/lembaga yang ada di tingkat provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan percepatan penyampaian data.
Wahyu menjelaskan Focus Group Discussion (FGD) Daerah Dalam Angka (DDA) 2023 akan dilakukan beberapa tahapan yakni verifikasi, validasi dan sinkronisasi data.
“Terima kasih kepada Pemprov Kalbar atas dukungan kepada BPS, koordinasi dan sinergi bersama lintas OPD dan instansi. Kami telah merilis angka inflasi Januari 2023 juga Indeks Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022. Inflasi pada Bulan Januari 2023 di angka 6 persen. Ini awal yang bagus, semoga kita mampu mengawal 11 bulan ke depan. Untuk pertumbuhan ekonomi di angka 5,7 persen. Sesuai amanat Presiden Jokowi untuk selalu aktif mengendalikan inflasi dan memacu pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (din)
