Surabaya (pilar.id) – Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, tingkat kemiskinan ekstrem Jawa Timur pada 2025 tercatat sebesar 0,29 persen.
Capaian tersebut jauh berada di bawah rata-rata nasional yang masih berada di angka 0,85 persen. Secara makro, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur juga tercatat lebih tinggi dibanding capaian nasional sepanjang periode 2020 hingga 2025.
Pada 2020, tingkat kemiskinan ekstrem Jawa Timur masih berada di angka 4,55 persen. Dalam kurun lima tahun, angka tersebut berhasil ditekan hingga tersisa 0,29 persen pada 2025 atau turun sebesar 4,26 persen poin. Sementara secara nasional, penurunan tercatat sebesar 3,05 persen.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa intervensi program kesejahteraan masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Khofifah, keberhasilan itu tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, hingga komunitas masyarakat dalam memperkuat program pengentasan kemiskinan secara terintegrasi. (usm)
Tren Kemiskinan dan Pengangguran Jawa Timur Terus Membaik
Khofifah menjelaskan tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan progres positif setiap tahun. Pada 2021 angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 2,23 persen, kemudian turun menjadi 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.
Penurunan tersebut dinilai semakin signifikan karena terjadi di tengah perubahan standar global pengukuran kemiskinan ekstrem dari US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
Selain kemiskinan ekstrem, sejumlah indikator makro ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan perbaikan. Berdasarkan rilis BPS pada 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 berada di angka 9,30 persen, turun dibanding Maret 2025 sebesar 9,50 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur per Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,61 persen. Angka tersebut juga berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,68 persen.
Khofifah menyebut peningkatan kualitas pendidikan vokasi mulai memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan program link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri mulai berjalan lebih efektif.
Ekonomi Jawa Timur Tumbuh Tertinggi di Pulau Jawa
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Jawa Timur tetap mencatat pertumbuhan positif. Berdasarkan data BPS per 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year.
Capaian itu menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Struktur ekonomi Jawa Timur sendiri masih ditopang sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen.
Jawa Timur juga tercatat sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 14,40 persen.
Khofifah menegaskan keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dari penurunan angka statistik semata, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara nyata. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat berbagai program strategis seperti perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Ia menilai pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan pendekatan berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Khofifah juga menegaskan pembangunan di Jawa Timur diarahkan agar bersifat inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
