Ringkasan Berita
- Pemprov Jatim dan BNPB siapkan mitigasi kekeringan 2026 sejak dini
- BMKG prediksi puncak kemarau terjadi Agustus 2026
- Target Indeks Pertanaman padi tidak turun demi jaga lumbung pangan nasional
- Strategi meliputi sumur dalam, distribusi air, hingga modifikasi cuaca
- Risiko kebakaran hutan dan krisis air meningkat akibat El Nino
Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering menjelang musim kemarau 2026. Langkah ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Rakor tersebut menyoroti potensi peningkatan risiko kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi berdampak pada sejumlah wilayah di Jawa Timur. Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, fase kekeringan mulai terjadi sejak April 2026, meningkat pada Mei, dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus.
Khofifah menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan secara paralel, mengingat kondisi anomali yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, beberapa wilayah masih terdampak banjir, sementara daerah lain mulai mengalami kekeringan lebih awal, seperti yang terpantau di Tuban.
Dalam konteks ketahanan pangan, Jawa Timur ditargetkan tetap mempertahankan perannya sebagai lumbung pangan nasional. Indeks Pertanaman (IP) padi diupayakan tidak mengalami penurunan, bahkan ditargetkan mencapai rata-rata 2,7 dengan beberapa daerah seperti Ngawi mampu mencapai hingga 3,5 kali tanam dalam setahun. Data Kementerian Pertanian sebelumnya menunjukkan Jawa Timur menyumbang sekitar 17–18 persen produksi beras nasional, menjadikannya salah satu provinsi kunci dalam menjaga pasokan pangan Indonesia.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Jatim telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan menyiapkan intervensi berupa pembangunan sumur dalam, sistem irigasi perpompaan, serta distribusi air bersih. Strategi ini dibagi dalam dua fokus utama, yakni pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat dan sektor pertanian.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan wilayah sentra produksi padi, khususnya 10 daerah penghasil utama, sebagai basis penyusunan rencana aksi yang lebih terukur. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi di tengah tekanan perubahan iklim.
Kepala BNPB Suharyanto menekankan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi kering tidak bisa ditangani secara parsial. Ia mencontohkan kasus kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Riau yang mencapai hampir 3.000 hektare. Kondisi ini menjadi peringatan dini bagi daerah lain, termasuk Jawa Timur.
Dalam rakor tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan satuan tugas darat untuk penanganan kebakaran, percepatan penyediaan sumber air, serta kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca guna menjaga ketersediaan air di wilayah terdampak.
Kesiapan sarana pendukung juga menjadi perhatian, termasuk penempatan helikopter water bombing di titik strategis seperti Bandara Iswahyudi Madiun dan Bandara Juanda Surabaya. Langkah ini diambil untuk mempercepat respons apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau.
Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemprov Jawa Timur bersama BNPB optimistis mampu menekan dampak kekeringan sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin kompleks. (usm)
