Jakarta (pilar.id) – Indikator Politik Indonesia baru saja merilis hasil surveinya. Berdasarkan survei tersebut, ditemukan sebanyak kurang lebih sekira 26 persen masyarakat tak puas dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Ada 26 persen kurang lebih yang tidak puas,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Minggu (26/3/2023).
Burhanuddin menjelaskan, ada beberapa alasan masyarakat mengaku tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Alasan paling kuat, harga-harga kebutuhan pokok meningkat tajam. Hal itu terlihat dari hasil survei sebanyak 35,3 persen persen yang mengaku tidak puas dengan alasan ini.
“Jadi mereka yang tidak puas itu masih ikut menginput variabel kebutuhan pokok yang meningkat, meskipun agak sedikit turun dibanding bulan Februari 2023,” kata Burhanuddin.
Alasan berikut, bantuan tidak merata juga cukup tinggi. Burhanuddin menjelaskan, masyarakat yang tidak puas dengan pemberitan bantuan lantaran tidak merata ini naik dari Februari 2023, menjadi 22,7 persen pada Maret 2023.
“Bantuan tidak merata, agak naik. Kemudian lapangan kerja (5,2 persen) ini menjadi alasan bagi 26 persen yang tidak puas,” kata dia.
Meski demikian, Burhanuddin mengakui, kepuasaan terhadap pemerintahan Jokowi masih cukup tinggi, yakni 73 persen. Mereka mengaku puas karena merasa pemerintah telah memberikan bantuan kepada rakyat kecil (39,6 persen), dan pembangunan infrastruktur 27,6 persen.
Menariknya, dalam survei ini kinerja Jokowi cukup mendapat sorotan. Meski salah satu alasan responden mengaku puas dengan kinerja Jokowi karena dianggap bagus. Faktanya berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia justru mengalami penurunan.
Februari 2023, tingkat kepuasaan kepada pemerintahan Jokowi yang menganggap berkinerja bagus masih 10,7 persen, kemudian turun menjadi 5,7 persen pada Maret 2023. Begitu juga dengan karakter merakyat turun dari 9,2 persen, menjadi 5,4 persen. (ach/din)
