Semarang (pilar.id) – Nama Jenderal Abdel Fattah Al Burhan menjadi orang yang turut bertanggungjawab pecah perang Sudang menewaskan ratusan warga.
Biasa disebut dengan Al Burhan, ia adalah komandan militer yang selama bertahun-tahun menjadi pemimpin de facto Sudan.
Al Burhan memimpin pasukan militer Sudan yang berperang dengan tentara para militer Pasukan Dukungan Cepat Paramiliter (RSF).
Sudan pada Sabtu 16 April 2023 kekerasan pecah antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter (RSF).
Hal ini membuat upaya yang dilakukan sejauh ini menuju kemajuan negara menuju pemerintahan sipil sangat dipertaruhkan setelah sekian lama dipimpin militer.
Ketika kekerasan meningkat menjadi pertempuran hari kedua, dengan hampir 600 orang terluka dan negara terkunci, para ahli mengatakan tentara Sudan tampaknya memiliki kekuatan yang lebih unggul untuk saat ini.
Melansir Aljazeera, Jenderal Abdel Fattah Al Burhan adalah komandan militer yang memimpin pasukan melawan RSF. Tapi siapa pria yang selama bertahun-tahun menjadi pemimpin de facto Sudan?
Meskipun Al Burhan tidak menjadi terkenal hingga tahun 2019, ia memiliki peran aktif dalam militer negara itu jauh sebelum itu.
Dengan penempatan di Darfur pada awal tahun 2000-an selama konflik di sana, di mana ia naik menjadi komandan regional pada tahun 2008.
Sementara mantan Presiden Omar al Bashir dan pejabat tinggi Sudan lainnya telah didakwa dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas apa yang terjadi di Darfur, al Burhan tidak.
Begitu pula Mohamed Hamdan ‘Hemedti’ Dagalo, kepala RSF, mantan sekutu dan saingannya saat ini.
Selama bertahun-tahun, al Burhan menjauhkan diri dari kekejaman yang dilakukan di sana, di mana tentara, yang didukung oleh RSF, menumpas pemberontakan dalam konflik yang menewaskan sekitar 300.000 orang dan menelantarkan 2,7 juta lainnya.
Al Burhan telah melakukan perjalanan ke Yordania dan Mesir untuk pelatihan militer lebih lanjut dan telah menjadi kepala staf tentara Sudan, posisi yang dipromosikannya pada Februari 2018.
Ketika pemberontakan yang menggulingkan al Bashir terjadi pada April 2019, mengakhiri hampir 30 tahun pemerintahannya, al Burhan adalah inspektur jenderal angkatan darat dan jenderal paling senior ketiga di Sudan.
Di tengah protes populer terhadap menteri pertahanan era Bashir yang memimpin Dewan Militer Transisi (TMC) pasca-pencopotan, al Burhan diangkat menjadi kepala TMC.
Beberapa bulan kemudian, tekanan internasional mengarah pada pembentukan Sovereign Council (SC), sebuah kemitraan sipil-militer untuk mengarahkan negara menuju pemilu tahun ini, menggantikan TMC.
Sebagai kepala SC, al Burhan menjadi kepala negara de facto, bekerja berdampingan dengan kekuatan sipil pro-demokrasi di negara tersebut.
Namun, pada tahun 2021, al Burhan dan wakilnya Hemedti memimpin kudeta, merebut kekuasaan, dan menggagalkan jalan singkat Sudan menuju demokrasi.
Sebagai kepala negara de facto, al Burhan telah menjalin hubungan lebih dekat dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Mesir, negara-negara yang telah mendorong jenderal dan Hemedi, kepala RSF, untuk mendukung pencopotan al Bashir.
Negara-negara Teluk khususnya memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada Sudan ketika pasukan Sudan dikerahkan dalam koalisi pimpinan Saudi untuk berperang melawan pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman.
Al Burhan juga memiliki hubungan dekat dengan Mesir, dengan kedua pasukan mengadakan latihan militer bersama dan al Burhan sendiri telah berlatih dengan banyak jenderal Mesir di perguruan tinggi militernya.
Hubungan antara tentara dan RSF telah memburuk untuk sementara waktu karena partai-partai berebut kekuasaan, dan kekerasan terbaru tampaknya merupakan artikulasi dari gesekan itu.
Di bawah kerangka kerja yang dicapai Desember lalu antara tentara, RSF dan pasukan pro-demokrasi sipil Sudan, tentara telah setuju untuk kembali ke baraknya dan RSF untuk diserap ke dalam barisannya, kedua kekuatan tersebut disatukan di bawah kepemimpinan tentara.
Ketika waktu semakin dekat untuk penandatanganan perjanjian berikutnya untuk mulai menerapkan perjanjian ini, aliansi tampaknya bergeser dan wacana publik menjadi lebih tegang.
Pecahnya kekerasan baru-baru ini telah menghancurkan banyak harapan untuk pemulihan pemerintahan sipil di Sudan. (Aam)
