Bandung (pilar.id) – Inflasi Kota Bandung pada bulan April 2023 mencapai tingkat yang paling rendah dibandingkan dengan kota besar lainnya di Jawa Barat, demikian yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung, Tubagus Agus Mulyadi.
“IHK sebesar 0,32 persen dan 4,17 persen untuk year on year (YoY), merupakan inflasi terendah di Jawa Barat. Kebutuhan komoditas daging ayam ras masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kota Bandung dengan bobot sebesar 0,03 persen,” kata Tubagus dalam rapat pengendalian inflasi di Bandung pada hari Rabu (17/5/2023).
Namun, ia menyatakan bahwa angka tersebut masih tinggi karena terbatasnya pasokan dari peternak selama libur Lebaran, yang menghambat distribusi pasokan pangan ke Kota Bandung.
Selain itu, dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi dan pasca pencabutan status COVID-19 oleh WHO, diperlukan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung untuk menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di kota tersebut.
“Peran aktif TPID dan sinergi antar anggotanya di Kota Bandung diharapkan dapat menjaga tren inflasi yang saat ini sudah membaik di kota Bandung,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jabar, Kibti Hartiyanti, mengungkapkan kondisi terkini mengenai perbaikan ekonomi global, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 mencapai 2,6 persen.
“Pada kuartal pertama 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen. Ini merupakan perbaikan dari kuartal IV 2022 yang sebesar 4,61 persen,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa inflasi gabungan dari tujuh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Barat pada bulan April 2023 menunjukkan perbaikan. Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan kembali ke kisaran target 3 persen pada akhir 2023.
“Untuk mencapai target 3 persen plus minus 1 pada akhir 2023, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai,” ucapnya.
Beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga energi global setelah pandemi, dampak fenomena El Nino terhadap produksi dan panen, serta peningkatan mobilitas masyarakat setelah pencabutan status COVID-19.
“Ini akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan berdampak pada peningkatan permintaan dari masyarakat,” katanya.
Selain itu, perlu diperhatikan juga kenaikan harga beberapa barang yang diatur oleh pemerintah, seperti BBM dan PDAM, serta pengaturan harga tersebut sepanjang tahun 2023.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah dilakukan beberapa upaya penundaan inflasi di tahun 2023 oleh TPID provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan Bank Indonesia, seperti melalui kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
“Selain itu, dalam menghadapi fenomena El Nino di Jawa Barat, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Untuk jangka pendek, pembuatan bendungan sementara,” jelasnya.
Selanjutnya, masyarakat dapat melakukan gerakan hemat air dengan memperbaiki saluran irigasi yang rusak dan mendorong penggunaan benih tanaman yang tahan terhadap musim kemarau.
“Untuk jangka panjang, perlu dilakukan inventarisasi daerah rawan kekeringan, perbaikan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, dan penataan pola usaha tani terpadu,” tambahnya. (usm/hdl)
