Jakarta (pilar.id) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Indonesia terhadap pendidikan berkelanjutan yang melampaui satu periode pemerintahan. Hal ini diungkapkannya dalam forum Inclusive Lifelong Learning Conference yang diselenggarakan secara daring di Jakarta pada hari Rabu (5/7/2023).
Menurut Menkeu, komitmen tersebut tercermin dalam berbagai upaya pemerintah untuk membangun ekonomi dan pendidikan inklusif guna mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.
Salah satu contohnya adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan yang mencapai Rp612 triliun atau sekitar 40 miliar Dollar AS.
Menkeu menjelaskan bahwa alokasi APBN yang tinggi untuk pendidikan merupakan bentuk investasi pemerintah dalam memastikan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat melalui berbagai jalur, baik formal, non-formal, maupun informal.
Terlebih lagi, dalam situasi global yang penuh tantangan, inovasi dalam program pembelajaran sepanjang hayat tetap menjadi hal yang penting untuk mencapai ketahanan dan pertumbuhan ekonomi.
“Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan, kemakmuran, dan martabat suatu negara,” tambah Sri Mulyani.
Dengan demikian, pemerintah akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning.
Menkeu menegaskan bahwa alokasi tersebut akan terus dilakukan melintasi berbagai periode pemerintahan hingga mencapai target pada tahun 2045.
Selain pendidikan, pemerintah juga memperhatikan berbagai aspek yang mengalami transisi dan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja, seperti digitalisasi, otomatisasi, dan transisi hijau. Dalam konteks ini, pemerintah akan mendukung transisi tersebut sekaligus memperkuat sistem pendidikan.
“Pembelajaran sepanjang hayat adalah respons terhadap disrupsi yang terjadi secara terus-menerus dengan kecepatan yang semakin meningkat,” ujar Menkeu.
Dana Abadi 10 Miliar Dollar AS
Melalui akun Facebook-nya, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya pembelajaran sepanjang hayat ini. Ia menjelaskan bahwa proses belajar berlangsung sepanjang hayat dan tidak terbatas pada usia, gender, serta dapat dilakukan secara formal maupun informal.
Sri Mulyani menegaskan bahwa SDM merupakan prioritas di Indonesia. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, APBN juga mendukung kualitas SDM dalam hal kesehatan dan perlindungan sosial.
Anggaran pendidikan setiap tahun mendapatkan alokasi sebesar 20 persen dari total APBN, sesuai dengan mandat konstitusi. Pada tahun 2023, anggaran pendidikan Indonesia mencapai Rp612,2 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar (SD-SMA).
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki Dana Abadi yang didirikan sejak tahun 2010 dan saat ini mencapai hampir 10 miliar Dollar AS. Dana ini merupakan bukti komitmen Indonesia dalam memastikan generasi mendatang mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat mencapai cita-citanya.
Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja Indonesia melalui program Kartu Prakerja. Sejak 2020 hingga 2022, program ini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.
Penelitian J-PAL SEA dan Presisi Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kartu Prakerja berhasil meningkatkan kesempatan kerja dan mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. (hdl)
