Jakarta (pilar.id) – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah berhasil memblokir sebanyak 1.075 domain situs web yang terlibat dalam praktik ilegal perdagangan berjangka komoditi (PBK) selama semester pertama tahun 2023.
Tindakan pemblokiran ini merupakan hasil kerjasama antara Bappebti dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai upaya strategis untuk mengurangi penawaran investasi PBK ilegal yang semakin marak di Indonesia.
“Dalam rangka memerangi promosi, iklan, dan penawaran investasi ilegal di bidang perdagangan berjangka di Indonesia, Bappebti akan terus melakukan patroli siber pada entitas-entitas yang terlibat, baik melalui situs web, media sosial, maupun media daring lainnya,” ungkap Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, dalam keterangan tertulis yang diterbitkan di Jakarta pada hari Jumat (7/7/2023).
Langkah ini diambil untuk mencegah promosi, iklan, dan penawaran investasi ilegal dalam perdagangan berjangka agar tidak dapat diakses di wilayah Indonesia.
Pemerintah melakukan langkah ini guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang mungkin timbul akibat investasi ilegal. Didid menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di sektor perdagangan berjangka.
Selanjutnya, setiap individu atau entitas yang ingin melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bappebti.
“Bertransaksi dengan entitas ilegal, terutama yang beroperasi di luar negeri, sangat berisiko. Bappebti tidak dapat memberikan bantuan mediasi kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara mereka dengan entitas ilegal tersebut,” tambah Didid.
Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison, mengungkapkan bahwa penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka masih sangat marak saat ini.
Menurutnya, masyarakat sering kali diiming-imingi untuk berinvestasi dalam perdagangan berjangka, padahal sebenarnya mereka tidak melakukan perdagangan berjangka sejati.
“Modus ini sering ditemukan di kalangan masyarakat melalui aplikasi pesan seperti Whatsapp, Telegram, dan sejenisnya. Masyarakat dibujuk dengan janji keuntungan besar dari kegiatan trading yang mereka ikuti. Namun setelah mentransfer dana, yang mereka dapatkan bukanlah keuntungan, melainkan kerugian,” jelas Aldison.
Selain itu, penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka atau aset kripto dengan skema member get member juga seringkali ditemui.
Dalam perdagangan berjangka, penggunaan skema member get member atau multi level marketing (MLM) untuk merekrut nasabah adalah dilarang.
Bappebti mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, terutama yang menjanjikan tidak ada risiko.
Perdagangan berjangka memiliki risiko tinggi dan peluang keuntungan besar, namun juga berpotensi menimbulkan kerugian yang sama besarnya.
“Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaan yang menawarkan perdagangan berjangka dan memahami risiko investasi tersebut. Informasi mengenai legalitas perusahaan dapat diakses melalui situs web resmi Bappebti,” tutup Aldison.
Dengan adanya tindakan pemblokiran ini, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari penipuan dan kerugian akibat investasi ilegal di bidang perdagangan berjangka. (hdl)
