Jakarta (pilar.id) – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru yang mengungkap bahwa sebanyak 25,9 juta orang di Indonesia masih hidup dalam kondisi kemiskinan hingga akhir Maret 2023. Terdapat lima provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
Berdasarkan data BPS yang dirilis pada Senin (17/7/2023), provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Jawa Timur. Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini memiliki 4,18 juta orang yang hidup dalam kemiskinan.
Meskipun angka tersebut masih tinggi, namun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dibandingkan dengan data pada akhir September 2022 yang mencapai 4,23 juta orang.
Penduduk miskin tertinggi kedua berada di Jawa Barat. Provinsi yang dipimpin oleh Ridwan Kamil ini memiliki 3,88 juta orang yang hidup dalam kemiskinan. Angka ini juga mengalami penurunan dari posisi September 2022 yang mencapai 4,05 juta orang.
Selanjutnya, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ketiga di Indonesia adalah Jawa Tengah. Daerah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo ini mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 3,79 juta orang, turun dari 3,85 juta orang pada akhir September 2022.
Provinsi Sumatera Utara menduduki posisi keempat dengan jumlah 1,23 juta orang yang hidup dalam kemiskinan. Angka ini mengalami penurunan tipis dari September 2022 yang mencapai 1,26 juta orang.
Sedangkan posisi kelima dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebanyak 1,141 juta orang. Angka ini juga mengalami penurunan tipis dari posisi September 2022 yang mencapai 1,149 juta orang.
Di sisi lain, terdapat juga provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang paling sedikit. Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah penduduk miskin hanya sebanyak 47,97 ribu orang, diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung dengan 68,69 ribu orang, dan Maluku Utara dengan 83,8 ribu orang.
Secara persentase, provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Papua dengan 20,03 persen dari total penduduknya. Diikuti oleh Papua Barat dengan persentase 20,49 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan persentase 19,96 persen, Maluku dengan persentase 16,42 persen, dan Gorontalo dengan persentase 15,15 persen.
Penurunan jumlah penduduk miskin di beberapa provinsi ini menunjukkan adanya upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Pemerintah perlu terus melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (hdl)
