Jakarta (pilar.id) – Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja, menekankan pentingnya transparansi Pemerintah terhadap masyarakat dalam penanganan kasus kebocoran data. Langkah ini diharapkan dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ardi menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem digital yang sedang berjalan harus dijaga. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus kebocoran data,
Pemerintah perlu menunjukkan transparansi kepada publik. Dengan begitu, masyarakat akan melihat ketegasan dari regulator dan merasakan adanya integritas dari Pemerintah.
Ardi juga mengingatkan bahwa selama ini, Pemerintah belum terbuka dalam penanganan kasus-kasus dugaan kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kekurangan transparansi ini menyebabkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Dengan hadirnya Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah disusun regulasi turunannya, Ardi berharap transparansi dan publikasi penanganan kasus kebocoran data bisa diatur dengan jelas melalui regulasi tersebut.
Dengan demikian, masyarakat bisa tetap percaya bahwa Pemerintah tetap melindungi privasi sebagai bagian dari hak warga negara.
Ardi menekankan pentingnya langkah tegas dari Pemerintah jika terjadi kebocoran data, karena masalah ini bukan hanya sebatas data semata, tetapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan publik kepada Pemerintah.
Selain menyiapkan anggaran dan regulasi untuk memastikan keamanan data warga negara Indonesia aman di ruang digital, Ardi juga menyoroti pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan para pakar teknologi dan industri.
Dengan berkomunikasi secara baik dengan para praktisi di industri teknologi, Pemerintah dapat memahami perkembangan teknologi dari sisi keamanan siber. Dengan begitu, langkah-langkah preventif yang sesuai dapat diambil untuk menjaga keamanan publik dan privasi masyarakat di ruang digital.
“Kehadiran negara perlu ditingkatkan, harus bisa terhubung selalu dengan para praktisi di industri sehingga kita bisa bertukar pikiran antara pelaku industri dan negara. Belajar dari pengalaman orang lain sehingga keamanannya lebih baik,” tambah Ardi.
Dengan upaya transparansi dan kerjasama yang baik dengan para pakar industri, diharapkan keamanan siber di Indonesia dapat terus ditingkatkan untuk kepentingan publik. (hdl)
