Jakarta (pilar.id) – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember menjadi momentum bagi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk menegaskan komitmen perusahaan dalam mewujudkan layanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Nilai integritas ditempatkan sebagai prinsip fundamental yang mengarahkan seluruh proses layanan agar bebas dari penyimpangan.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menilai bahwa komitmen antikorupsi merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan sebagai BUMN yang mengemban amanah publik. Heru menekankan bahwa penerapan integritas harus menjadi budaya yang hidup di seluruh lini, bukan hanya tertuang dalam kebijakan formal. Menurutnya, tata kelola bersih menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat atas layanan perusahaan.
Pada tahun buku 2024, ASDP memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG) melalui standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Standar regional tersebut menitikberatkan pada keterbukaan informasi, pengelolaan risiko, kepatuhan regulasi, serta perlindungan bagi pemangku kepentingan. Langkah ini sekaligus menjadi strategi perusahaan dalam meningkatkan kredibilitas dan pengawasan internal secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut diperkuat dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2025, yang diberlakukan di seluruh unit kerja. Melalui standar internasional tersebut, ASDP memastikan setiap proses operasional, pelayanan, hingga pengadaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, bebas konflik kepentingan, serta mampu mendeteksi potensi penyuapan sejak dini. Sistem ini juga memperkuat kredibilitas perusahaan sebagai BUMN yang menjalankan mandat publik secara bersih.
Kolaborasi Strategis dengan KPK
Penguatan integritas tidak hanya dilakukan secara internal. Pada Oktober 2025, ASDP menjadi BUMN pertama yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan Korupsi pada Badan Usaha yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menilai bahwa langkah ASDP memperkuat tata kelola perlu diikuti perbaikan sistem yang konsisten. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala agar setiap kebijakan mampu mengurangi potensi penyimpangan.
Aminudin juga menyoroti bahwa pencegahan korupsi hanya dapat dicapai melalui sistem yang kuat dan pengawasan yang berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi dengan ASDP dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan tepat sasaran serta mampu menutup celah risiko korupsi.
Di internal perusahaan, ASDP terus menanamkan budaya antikorupsi melalui penegakan prinsip kerja yang tegas. Nilai tersebut diwujudkan melalui larangan penerimaan maupun pemberian suap, penolakan gratifikasi yang dapat memengaruhi objektivitas, serta pencegahan imbalan tidak sah. Seluruh nilai itu diintegrasikan ke dalam disiplin kerja harian.
Transformasi digital juga menjadi pilar penguatan tata kelola perusahaan. Digitalisasi pengadaan armada, sistem manajemen kapal, hingga proses manifest diarahkan untuk menciptakan jejak audit yang lebih jelas, mengurangi intervensi manual, serta mempersempit kemungkinan penyimpangan. Integrasi sistem digital ini turut meningkatkan transparansi serta efektivitas pengawasan.
Heru Widodo menekankan bahwa keberhasilan upaya pemberantasan korupsi hanya dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai bahwa semangat “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” perlu diwujudkan dalam langkah kolektif antara perusahaan, mitra kerja, dan masyarakat. Peningkatan kepercayaan publik disebut menjadi tujuan utama dari berbagai upaya penguatan integritas tersebut.
Dengan komitmen yang konsisten terhadap integritas dan tata kelola modern, ASDP menegaskan tekad untuk meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan publik, dan memperkuat kontribusi terhadap pembangunan nasional. (usm/hdl)
