Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka kembali keran ekspor minyak goreng. Terdapat beberapa alasan pemerintah mengizinkan kembali ekspor minyak goreng ke luar negeri, salah satunya adalah mementingkan tenaga kerja di industri sawit.
“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin (23/5/2023),” kata Jokowi seperti disaksikan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/5/2022).
Selain mementingkan pekerja di industri sawit, Jokowi mempertimbangkan terus bertambahnya pasokan minyak goreng di Tanah Air. Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah per bulannya kurang lebih 194 ribu ton. Pada Maret sebelum dilakukan pelarnagan ekspor, pasokan minyak goreng curah Indonesia hanya 64,5 ribu ton.
Namun setelah dilakukan pelarnagan ekspor di April, pasokan minyak goreng curah Indonesia mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan. Selain itu juga terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional.
Pada April sebelum ekspor, harga rata-rata minyak goreng curah berkisar Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor minyak goreng harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200-Rp17.600 per liter.
Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama kita, baik dari pemerintah, BUMN, dan juga swasta,” kata dia.
Kalaupun ada beberapa daerah yang harganya minyak goreng curahnya masih tinggi, tetapi Jokowi pi meyakini dalam beberapa pekan ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang ditentukan. Salah satu alasannya akrena ketersedian minyak goreng curah yang semakin melimpah.
Meskipun ekspor dibuka, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Pada kesempatan ini, dia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunanan kelapa sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah, lebih adaptif dan solutif menghadapai dinamika pasokan harga minyak dalam negeri. Dengan demikian, masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.
Di sisi lain mengenai adanya dugaan pelanggaran dan penyelewegan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, Jokowi telah memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya.
“Saya tidak mau ada yang bermain yang pad akhirnya memberikan dampak pada rakyat dan mempersulit rakyat,” tegasnya. (her/hdl)
