Jakarta (pilar.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan seluruh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tetap beroperasi normal. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya laporan mengenai sejumlah tayangan CCTV yang disebut tidak dapat diakses oleh masyarakat melalui platform tertentu pada Jumat (12/6).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan bahwa sistem CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan sebagaimana mestinya dan terus digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemantauan wilayah.
Menurutnya, infrastruktur pengawasan tersebut berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat. Selain itu, sistem CCTV juga dimanfaatkan untuk mendukung koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pemantauan situasi di lapangan.
Gangguan Akses Bukan Berasal dari Sistem Pemprov DKI
Marulina menegaskan bahwa kendala yang dikeluhkan sebagian masyarakat tidak terjadi pada jaringan maupun perangkat CCTV milik Pemprov DKI Jakarta. Gangguan tersebut disebut berasal dari platform digital pihak ketiga yang menayangkan ulang atau menyediakan akses terhadap tayangan CCTV.
Diskominfotik DKI Jakarta menyatakan platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi pemerintah daerah dan tidak berada dalam pengelolaan maupun pengawasan langsung Pemprov DKI Jakarta.
Karena itu, ketersediaan data, stabilitas layanan streaming, hingga gangguan teknis yang terjadi pada platform tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola masing-masing. Kondisi tersebut tidak dapat dijadikan indikator untuk menilai performa sistem CCTV resmi yang dioperasikan pemerintah daerah.
Infrastruktur CCTV Tetap Mendukung Pemantauan Keamanan Jakarta
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh perangkat CCTV yang terpasang di kawasan Bundaran HI tetap menjalankan fungsi pemantauan secara optimal. Sistem tersebut terus merekam aktivitas dan kondisi wilayah untuk mendukung kebutuhan pengawasan serta respons terhadap berbagai situasi yang memerlukan perhatian aparat terkait.
Penjelasan resmi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat sekaligus memastikan bahwa tidak terdapat gangguan operasional pada infrastruktur CCTV milik Pemprov DKI Jakarta.
Dengan berfungsinya sistem pengawasan tersebut secara normal, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas layanan publik berbasis teknologi, termasuk mendukung keamanan dan kenyamanan warga maupun pengguna jalan di salah satu kawasan strategis ibu kota tersebut. (usm/hdl)
