Madiun (www.pilar.id) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak terus mendorong penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemprov Jatim telah membuat Surat Edaran Gubernur Jatim No. 065/14436/031.3/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Pembangunan Mal Pelayanan Publik dan Replikasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur.
“Kami dari Pemprov Jatim langsung menindaklanjuti arahan Bapak Menteri melalui Surat Edaran Ibu Gubernur yang ditujukan untuk bupati dan walikota se-Jatim untuk mendirikan MPP,” kata Emil, saat mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Tjahjo Kumolo dalam launching MPP Kabupaten Madiun, Rabu (24/11) pagi.
Dalam kesempatan itu Emil mengapresiasi dilaunchingnya MPP Kabupaten Madiun. Grand Launching MPP ini menjadi momentum sangat penting dalam menguatkan komitmen, integritas, dan kebersamaan semua stakeholder.
MPP Kabupaten Madiun terletak Jalan Alun-Alun Utara No. 4, merupakan renovasi bekas Gedung Sekretariat Daerah lama. Dimana, tersedia berbagai layanan Pemkab Madiun. Sebagai contoh dari DPMPTSP menyediakan pelayanan perizinan berusaha dan klinik OSS, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan pelayanan kartu keluarga (KK), KTP elektronik, dan sebagainya.
“Peningkatan pelayanan lewat MPP ini sejalan dengan Jatim Cettar yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif,” tambahnya.
Dengan dilaunchingnya MPP Kabupaten Madiun, lanjut Emil, maka sudah terdapat 9 MPP di Jawa Timur. Diantaranya Kota Surabaya, Kab. Banyuwangi, Sidoarjo, Probolinggo, Lamongan, Magetan, Bojonegoro, Gresik, dan Madiun.
Sementara ada 7 MPP yang belum dilaunching seperti Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kab. Pamekasan, Sumenep, Nganjuk, Tuban, dan Pasuruan.
Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, untuk tahun 2021 ini terdapat tiga kabupaten/kota yang telah menandatangani komitmen akan membangun MPP. Diantaranya, Kota Malang, Kab. Lumajang, dan Bangkalan.
“Insya Allah akan menyusul kabupaten/kota di Jatim selain tersebut diatas berencana akan menyelenggarakan MPP, sebagai komitmen kami untuk memberikan pelayanan prima dan CETTAR kepada masyarakat Jatim,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim pun juga mengimplementasikan MPP lewat East Java Super Coridor (EJSC) yang memberikan layanan bagi masyarakat. EJSC itu ditempatkan di lima Bakorwil Pemprov Jatim yaitu Madiun, Bojonegoro, Pamekasan, Malang, dan Jember.
“Ini memang untuk menghadirkan Bakorwil lebih dekat dengan masyarakat. Jadi layanan perijinan dari provinsi bisa dilayani dari kantor-kantor Bakorwil. Bahkan juga disinergikan dengan instansi vertikal,” paparnya.
Sementara itu, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, MPP memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat, mendekatkan masyarakat dengan wilayahnya. Sejalan dengan reformasi birokrasi yang diterapkan untuk kecepatan dalam melayani.
“Karena dibentuknya MPP mampu menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Menpan-RB Thahjo berharap sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar ada studi tiru mempercepat kabupaten/kota di Jatim ini punya MPP, meningkatkan komitmen kerjasama dan sinergi antar penyelenggara layanan, serta mendorong investasi dan ekonomi.
Turut menghadiri Grand Launching MPP Kabupaten Madiun yaitu Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragul Saputro, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Kepala Bakorwil Madiun Eddy Suprianto, Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Jatim Ramliyanto. (hdl)
