Jakarta (pilar.id) – Peran media dalam dinamika politik tidak bisa diabaikan, mengingat hubungannya yang erat dengan masyarakat. Media tidak hanya dipengaruhi oleh politik, tetapi politik juga memanfaatkan media sebagai wadah untuk menyampaikan pesan dan agenda politik kepada publik.
Pandangan ini diungkapkan oleh Dr. Edison Hutapea, M.Si., dalam diskusi daring berjudul ‘Komunikasi, AI dan Literasi Politik: Peluang dan Tantangan’, yang diselenggarakan oleh Paramadina Graduate School of Communication pada Sabtu (16/12/2023).
Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Faris Budiman Annas, Edison menyoroti pentingnya kemandirian media, yang sayangnya sulit terwujud karena adanya pengaruh ideologi politik di industri media Indonesia.
“Kendala ini muncul karena di balik layar media terdapat elit politik yang mengendalikan media tersebut, seperti contohnya Surya Paloh yang menguasai stasiun televisi MetroTV. Elit politik ini cenderung memanipulasi media agar menyampaikan ideologi politik mereka kepada publik,” ungkapnya.
Edison juga mengulas peran kecerdasan buatan (AI) yang dapat memberikan dampak positif pada demokrasi. “AI dapat membantu mencegah kecurangan, meningkatkan literasi komunikasi politik dalam menghadapi berita palsu, serta melawan misinformasi dan disinformasi,” jelasnya.
Menariknya, tim pendukung elit politik dapat memanfaatkan AI untuk menganalisis preferensi pemilih, terutama mengingat 60% pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemuda.
“AI bisa digunakan untuk mengetahui tren dan preferensi pemuda, kemudian dijadikan alat promosi oleh tim pendukung elit politik melalui berbagai media. Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki kemampuan kritis karena media tidak bersifat netral, dan politik cenderung lebih memprioritaskan aspek emosional daripada rasional,” tambah Edison.
Wahyutama, Ph.D., sebagai narasumber lainnya, menyatakan bahwa AI, meskipun bermanfaat, cenderung mengambil keputusan otomatis, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan. Wahyutama juga menyoroti dampak negatif AI terhadap demokrasi, khususnya terkait pelanggaran privasi di media sosial.
“AI dapat meretas data pribadi pengguna media sosial tanpa persetujuan, kemudian menjualnya kepada tim pendukung elit politik untuk kepentingan tertentu. Fenomena ini pernah terjadi dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016, di mana data tersebut dimanfaatkan oleh Donald Trump,” paparnya.
Wahyutama juga memberikan contoh penggunaan AI oleh tim pendukung Ferdinand Marcos, Jr. di Filipina untuk merancang propaganda politik yang mengubah citra sejarah. “Mereka mengubah sejarah seolah-olah Ferdinand Marcos, Sr. adalah pahlawan, dan propaganda ini berhasil mempengaruhi generasi muda di Filipina melalui berbagai platform media sosial,” tuturnya.
Diskusi ini menggarisbawahi kompleksitas interaksi antara media, kecerdasan buatan, dan literasi politik, serta perlunya pemahaman yang mendalam dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era digital saat ini. (ipl/hdl)
