Jakarta (pilar.id) – Ekonomi digital di Indonesia tumbuh pesat dan menjadi salah satu buffer bagi stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan global saat ini. Menurut hasil studi Google Temasek, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 mencapai USD 77 miliar atau tumbuh 22 persen (yoy) dan diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi USD 130 miliar pada tahun 2025.
Mengingat besarnya potensi ekonomi digital, Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 telah mengangkat transformasi digital sebagai salah satu deliverables yang dihasilkan.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi digital melalui penguatan sinergi dan inovasi kebijakan.
“Pemerintah menggunakan ekonomi digital atau digital platform sebagai buffer dan akselerator pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ASEAN,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 pada Senin (8/5/2023).
Penguatan infrastruktur digital menjadi salah satu langkah konkret yang ditempuh Pemerintah dengan melakukan perluasan jaringan 4G, penerapan teknologi 5G, pemanfaatan Low Earth Orbit Satellite, hingga pelaksanaan berbagai inisiatif dan program yang dapat mendukung inklusivitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, termasuk peningkatan akses terhadap layanan keuangan atau keuangan inklusif.
Pemerintah juga berupaya mengatasi kesenjangan literasi dan keterampilan digital melalui berbagai program seperti Program Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship (DTS), Digital Leadership Academy (DLA), dan Sea Labs Academy.
“10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena momentum bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038,” kata Menko Airlangga.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya juga menekankan pentingnya mengembangkan kepercayaan dan inovasi dalam mengakselerasi ekonomi digital, termasuk penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta perlindungan keamanan masyarakat.
“Dalam inovasi, kita harus hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik,” kata Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan inovasi sistem pembayaran berupa kartu kredit domestik yang disebut sebagai Kartu Kredit Indonesia dan QRIS antarnegara Indonesia-Malaysia sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital. (mad/hdl)
