Surabaya (pilar.id) – Berorganisasi berarti siap untuk berjuang bersama, bukan jalan sendiri-sendiri. Ini juga yang jadi semangat lahirnya sebuah himpunan.
Catatan ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Provinsi Jawa Timur di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (17/2/2023).
“Kata kuncinya adalah penguatan jaringan bisnis, keberpihakan. Kita tidak akan berkembang kalau sendiri-sendiri. Ada yang bilang kalau mau lari cepat maka larilah sendirian, tapi kalau mau lari jauh maka larilah bersama-sama,” kata Emil.
Di depan ratusan pengusaha nahdliyin, termasuk sejumlah undangan seperti Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP HPN Dede Supriyadi Arief, Dewan Pembina DPW HPN Jatim KH Asep Saifudin Chalim, dan Ketua DPW HPN Jatim Syamsul Hadi, ia juga menyampaikan kondisi ekonomi Jatim.
“Tahun 2022 lalu, pertumbuhan ekonomi Jatim berada di angka 5,34, sedangkan nasional 5,31. Artinya pertumbuhan ekonomi Jatim lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Dan itu semua ada sumbangsih dari panjenengan semua, pengusaha nahdliyin,” pujinya.
Sebesar 57,81 persen penyumbang perekonomian Jatim, lanjut dia, merupakan pengusaha UMKM. Untuk itu ia mendorong agar masyarakat lebih mencintai produk lokal. Apalagi di tahun 2023 diproyeksi bakal terjadi resesi global.
“Tahun 2023 diproyeksi agak kelam. Isu resesi global dan suku bunga yang masih tinggi dikhawatirkan akan mengganggu minat ekspor. Tapi bersyukurlah pasar domestik Indonesia besar,” ingatnya.
Rumus ekonomi, kata Emil, adalah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan impor. Kalau ekspor turun, maka harus ada upaya agar impor tidak membengkak.
Untuk itu kita harus memperkuat konsumsi dan investasi dalam negeri. Sebab belanja pemerintah hanya menyumbang 5 persen dari perekonomian.
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah ini kemudian mengajak para pengusaha nahdliyin untuk bisa bersinergi bersama pemerintah untuk mengembangkan industri halal di Jatim.
“Saat ini kita tahu ada blended finance atau pembiayaan campuran, kita bisa menggabung antara, misalnya, zakat-zakat produktif untuk membiayai UMKM digabung dengan pembiayaan konvensional, bank-bank misalnya. Tentu kita dorong bank syariah ya,” imbuhnya. (hdl)
