Jakarta (pilar.id) – Terdapat tiga fokus utama yang akan dilakukan terkait transformasi ekonomi besar-besaran, yaitu hilirisasi industri, ekonomi hijau, dan ekonomi digital. Untuk mencapai ketiga fokus tersebut, pemerintah harus menguatkan fundamental terlebih dahulu.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, transformasi ekonomi besar-besaran tidak bisa dikerjakan dalam waktu satu pemerintahan. Kata dia, memerlukan bertahun-tahun untuk dapat mentransformasi ekonomi dari pertanian ke industri, dari industri ke jasa.
“Terlebih masa jabatan Pak Jokowi tinggal dua tahun lagi. Makanya perlu meletakkan fundamental yang kuat jika ingin melakukan transformasi,” kata Huda melalui pesan singkat kepada Pilar.id, Selasa (18/1/2022).
Ia membeberkan satu persatu dari tiga fokus transformasi ekonomi besar-besaran Presiden Jokowi itu. Pertama ialah hilirisasi industri. Transformasi ini sudah sejak lama digaungkan, namun hingga saat ini belum ada hasil hilirisasi industri yang optimal.
Buktinya, Indonesia masih ekspor komoditas. Ekspor barang manufaktur teknologi tinggi hanya 8 persen. Jika ditambahkan pada teknologi menengah, hanya sekitar 20 persen.
“Artinya, ekonomi Indonesia masih tergantung dengan komoditas. Maka tak heran ketika harga komoditas dunia naik, ekonomi dan penerimaan pajak Tanah Air akan melonjak,” kata dia.
Kedua, berkaitan dengan ekonomi hijau. Huda melihat, program ekonomi hijau yang dicanangkan pemerintah belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
Kebijakan yang diambil pemerintah acapkali bertentangan dengan tujuan ekonomi hijau. Penyederhanaan bahkan penghapusan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam UU Ciptaker menjadi contoh nyata tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan ekonomi hijau.
Terakhir soal ekonomi digital. Menurut Huda, ekonomi digital Indonesia berkembang seperti autopilot. Tanpa atau adanya pemerintah di ekonomi digital tidak berpengaruh signifikan karena sifatnya yang sangat market oriented. Transformasi ekonomi digital seakan menjadi tujuan yang tidak adanya pemerintah pun akan terjadi.
Pemerintah harusnya fokus dalam pemerataan manfaat ekonomi digital. Selama ini manfaat ekonomi digital hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat alias belum merata.
“Makanya ketika pemerintah bilang metaverse, saya cuman geleng-geleng kepala. Masalah pemerataan ekonomi digital saja belum beres, sudah membicarakan metaverse,” tegasnya.(her/din)
