Jakarta (pilar.id) – Revitalisasi pendidikan Pancasila, dinilai dapat menjadi solusi sekaligus bantahan atas tudingan dari beberapa kelompok ekstrimis yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kafir dan tagut.
Hal tersebut, disampaikan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI), Najih Arromadloni atau yang kerap disapa Gus Najih.
“Kita perlu merevitalisasi kembali pendidikan tentang Pancasila, kesadaran tentang kebinekaan; karena sebetulnya kalau kita berpegang teguh pada nilai-nilai itu, tentu sudah sejalan dengan nilai-nilai agama,” kata Gus Najih dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Upaya revitalisasi pendidikan Pancasila, menurutnya, dapat meneguhkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat yang akan membawa bangsa ini merdeka dari virus intoleransi dan radikalisme.
“Karena sebetulnya kalau kita berpegang teguh pada nilai-nilai itu, yang tentu nilainya tersebut juga sudah sejalan dengan nilai-nilai agama, maka sebetulnya pada momentum itulah dan pada titik itulah kita baru bisa merdeka dari virus intoleransi dan radikalisme itu,” jelasnya.
Dia berharap tidak ada lagi muncul narasi konfrontasi antara agama dan Pancasila maupun nasionalisme, yang menyebut Indonesia sebagai negara tagut dan mengharamkan semangat nasionalisme serta cinta Tanah Air.
Bangsa Indonesia harus merdeka dari narasi radikal anti-Pancasila serta merdeka dari intoleransi dan radikalisme.
“Oleh karena itu, kemerdekaan yang sejati adalah pada saat kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sehari harinya. Sehingga, tidak boleh ada lagi yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan syariat Islam,” katanya.
Najih menilai edukasi dan moderasi menjadi hal pokok yang penting untuk menciptakan manusia tangguh serta merdeka dari intoleransi dan radikalisme.
“Jadi, memang saya kira harus ada semacam reformasi kultural yang tentunya bertujuan untuk menanamkan dan mengedukasi nilai-nilai luhur bangsa, agar kita bisa terlindungi dari virus intoleransi dan radikalisme itu sendiri,” imbuhnya.
Dia menilai perlu ketegasan pemerintah setelah 77 tahun Indonesia merdeka, dengan berkomitmen pada penanganan intoleransi dan radikalisme serta menghentikan pragmatisme politik terdahulu yang terkesan kompromi terhadap aksi intoleransi dan radikalisme.
“Pemerintah perlu bersikap tegas sebagaimana yang di sampaikan oleh BNPT bahwa negara ini membutuhkan sebuah regulasi sebagai pijakan yang kuat, yang bisa digunakan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan secara lebih tegas terhadap persoalan intoleransi dan radikalisme ini,” ujarnya. (fat)
