Banjarmasin (pilar.id) – Kehilangan status sebagai ibukota tidak selalu akan memberikan dampak buruk. Itulah yang mungkin terjadi pada Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan telah membaut keputusan untuk memindahkan Ibukota provinsi mereka ke Banjarmasin.
Meski akan kehilangan status sebagai Ibukota provinsi, Banjarmasin diprediksi akan tetap mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomi mereika.
“Sebenarnya ada orang yang lebih berkompeten dalam memberikan komentar tentang pindahnya ibukota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Namun, pendapat saya perekonomian Banjarmasin akan lebih berkembang,” kata Nurul Fajar Desira saat mesih menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan (Kalsel), dilaporkan, Jumat (25/2/2022).
Pasalnya dengan pemindahan ibukota provinsi ke Banjarbaru, menurut dia, Banjarmasin bisa lebih fokus sebagai kota niaga/kota dagang dan kota pelabuhan, yang kesemua itu akan semakin menggerakkan roda perekonomian kota yang berjuluk seribu sungai.
“Apalagi Banjarmasin dalam satu kesatuan dengan ‘Banjarbakula’ sehingga koneksi perekonomian tetap jalan dan saling menunjang,” ujarnya.
Banjarbakula gabungan dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laur (Tala) dan Kabupaten Barito Kuala (Batola). Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kota Banjarmasin itu menyatakan, pemindahan ibukota provinsi ke Banjarbaru cukup tepat, baik tinjauannya dari segi geografis dan demografi maupun lainnya.
“Penduduk Kota Banjarmasin sekarang sudah lebih 700.000 jiwa dan kalau dibandingkan dengan luas wilayah kepadatan penduduk sekitar 70.000 per hektare sehingga tidak bisa dipungkiri bisa menimbulkan kekumuhan,” ujarnya.
“Apalagi kalau penduduknya terus bertambah sehingga pembangunan bisa sulit berkembang,” lanjut laki-laki yang pernah mengecap studi di luar negeri itu.
Menurut dia, rencana ibukota Kalsel di Banjarbaru bukan hal baru atau bukan dadakan, tetapi jauh sebelumnya atau awal tahun 1950-an masa Gubernur Murdjani.
“Makanya waktu itu Gubernur Murdjani menyuruh Van Der Piil dari Pekerjaan Umum (PU) provinsi membuat perencanaan Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan provinsi atau ibukota Kalsel,” ungkapnya.
Begitu pula sebelum keluar Undang Undang Republik Indonesia terkait Provinsi Kalsel sudah diskusi-diskusi dengan Panitia Kerja (Panja) RUU tersebut.
“Pokoknya kita ambil saja dari positifnya pemindahan ibukota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru, agar kita bisa bergerak membangun Banua lebih maju lagi,” demikian Fajar Desira. (lin/fat/antara)
