Purworejo (pilar.id) – Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat terutama dari postingan video di berbagai platform media sosial ketika polisi mendatangi warga Desa Wadas adalah tindak kekerasan yang dilakukan aparat pada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menduga adanya tindakan penculikan kepada orang-orang yang menolak tanahnya dijadikan lokasi bendungan.
Sementara itu, menurut Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi ketika konferensi pers di Polres Wonorejo menyatakan bahwa mereka telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar tidak terjadi kesalahan penindakan di lapangan.
Pihak-pihak yang diajak untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan pengukuran lahan tersebut antara lain, Gubernur Jateng, Pangdam, pihak BWSO, BPN, serta Kementerian PUPR.
Kapolda Jateng juga meluruskan isu-isu yang berkembang di masyarakat melalui media sosial (medsos) pada saat berlangsungnya kegiatan pengukuran lahan di Desa Wadas.
“Terkait (isu) ribuan polisi bersenjata lengkap mengepung kampung, menangkapi wanita, anak-anak dan lansia, serta adanya orang hilang, semuanya akan saya terangkan saat ini,” ujar Ahmad Luthfi.
Terkait isu pertama, Kapolda menyampaikan bahwa kegiatan personil saat itu adalah mendampingi petugas dari BPN untuk melakukan pengukuran lahan milik warga Desa Wadas yang setuju agar tanahnya dibebaskan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pemilik lahan demi kepastian proses pengukuran.
“Karena area sangat luas kurang lebih 114 hektar, ada 10 tim dari BPN yang melakukan pengukuran, dan setiap tim didampingi oleh sekitar 20an personil. Jadi tidak ada ribuan polisi, hanya 250 personil yang diterjunkan untuk mendampingi 10 tim dari BPN,” ungkapnya.
Jumlah kekuatan tersebut sudah sesuai dengan perkiraan hakekat ancaman yang dimungkinan terjadi saat di lapangan. Namun ditegaskan pada saat kegiatan berlangsung ancaman yang diperkirakan tidak terjadi dan secara umum kegiatan berlangsung aman.
Mengenai isu kedua, diungkapkan bahwa kehadiran Polda Jateng adalah sebagai pendamping, fasilitator serta dinamikator dalam kegiatan pengukuran lahan yang telah menerima maupun yang belum menerima dilakukannya pengukuran.
“Berjalannya waktu dalam kegiatan timbul suatu kontak antara 346 masyarakat yang telah menerima dengan 36 masyarakat yang belum menerima. Jadi kami melakukan action dengan melindungi hak warga yang ingin agar tanahnya segera diukur agar tidak terjadi kontak gesekan,” jelas Ahmad Luthfi.
Dalam prosesnya kemudian diamankan sebanyak 65 orang yang dianggap sebagai provokator guna melindungi mereka dari kejaran kelompok yang pro. Dipastikan oleh Kapolda bahwa mereka yang saat ini diamankan di Mapolres Purworejo akan dilepas untuk berkumpul kembali ke masyarakat hari ini.
“Jadi tidak ada penangkapan, penahanan dan hari ini akan dikembalikan pada masyarakat,” tuturnya.
Kapolda juga memastikan tidak ada polisi menyerbu masjid, yang terjadi adalah polisi melindungi masyarakat yang kontra dari kejaran masyarakat yang pro.
“Posisi dari polisi membelakangi masjid, ini menunjukkan kami melindungi mereka yang kontra dari kejaran masyarakat yang pro yang pada saat itu berlari mencari perlindungan dalam masjid,” terang Kapolda.
Terkait adanya isu penculikan atau warga yang hilang, Kapolda menegaskan bahwa tidak ada hal tersebut. Diluruskan pula bahwa yang terjadi adalah polisi pada saat tersebut mengamankan satu orang warga yang diduga menyebarkan foto berisikan narasi kebencian.
“Saat diamankan istrinya pun tau, dan yang bersangkutan saat diamankan juga dimintai keterangan dengan perlakuan yang baik. Jadi tidak benar yang bersangkutan diculik,” tegas Kapolda.
Di akhir keterangan pers, Kapolda menekankan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP dan berprinsip memfasilitasi kegiatan dalam proses pengukuran lahan tersebut.
“Insyaallah besok akan selesai kegiatan tersebut,” tutup Kapolda Jateng. (lin/fat)
