Jakarta (pilar.id) – Di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2.084 km, Kalimantan Utara sepanjang 970 km, dan Kalimantan Barat sepanjang 813 km. Sementara
di Papua, pemerintah memprogramkan pembangunan jalan paralal perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 1.098 km yakni ruas Jayapura-Yeti sepanjang 127 km, Yeti-Oksibil sepanjang 302 km, dan Oksibil-Merauke 668 km.
Tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca. Di samping itu ketersediaan material konstruksi juga terbatas dan akses lokasi pekerjaan yang sulit dijangkau, sehingga sulit mendatangkan logistik dan pekerja.
Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dimana barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan.
Secara keseluruhan, pada program kerja Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan untuk peningkatan konektivitas dan aksesbilitas sepanjang 422,35 km, salah satunya akses jalan perbatasan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yatetkun di Papua. Selain itu, Ditjen Bina Marga juga peningkatan kapasitas dan preservasi untuk peningkatan struktur jalan sepanjang 3.538,36 km, di antaranya ruas Mensalong – Simpang Tiga Apas di Kalimantan Utara.
Karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua guna meningkatkan konektivitas antar wilayah
atau membuka akses daerah terisolir, juga sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih terus berjalan dengan target 3.770 km hingga akhir tahun 2024.
“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan adalah perkerasan aspal sepanjang 1.717 km, agregat 1.000 km, tanah 434 km, sehingga kemungkinan masih menyisakan 198 km berupa hutan.
Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta terdapat fasilitas umum seperti Puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR).
“Untuk di Papua tahun ini Insya allah lelang Jayapura-Wamena sepanjang 50 km, ini dengan skema Availability Payment (AP),” pungkas Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. (din)
