Surabaya (pilar.id) – Lonjakan kasus Covid-19 saat dunia menuju fase endemi menjadi pertanyaan soal kesiapan Indonesia. Dikatakan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Laura Navika Yamani SSi MSi, kebijakan kelonggaran protokol kesehatan bisa dimulai dengan memperhatikan status herd immunity masyarakat.
“Jadi, kebijakan pembebasan penggunaan masker itu bukan berarti bebas tanpa masker semua ya. Tapi kita juga memperhatikan dalam kondisi khusus. Misalnya, kelompok rentan atau berkegiatan di dalam ruangan yang padat orang dengan ruangan yang sempit. Jadi, tidak bisa 100 persen melepaskan protokol kesehatan,” ujarnya.
Laura menjelaskan, ada beberapa hal yang bisa dijadikan tolok ukur pengukuran kesiapan peralihan pandemi ke endemi. Yakni, melalui rate of transmission.
“Situasi Covid-19 saat ini tidak hilang ya. Tapi, rate of transmission-nya itu kurang dari 1 yang menandakan bahwa tidak ada penyebaran. Kalau lebih dari 1, artinya masih ada penyebaran,” kata Laura.
Selain penilaian rate of transmission, pemantauan data kasus Covid-19 rawat inap di rumah sakit juga harus diperhatikan. Laura juga mengatakan status imunitas masyarakat Indonesia bisa diasumsikan sudah mencapai herd immunity.
“Kita bisa asumsikan mungkin sudah mencapai her immunity, ya dengan program vaksinasi 70 persen yang sudah terlewati. Bahkan booster dan data serologi pengecekan antobodi bahwa populasi kita 90 persen sudah memiliki antibodi,” tambahnya.
Laura menegaskan, masyarakat memegang peran penting dalam upaya peralihan pandemi saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kewaspadaan gejala, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan status imunitas dengan pemenuhan gizi seimbang.
“Kewaspadaan itu tidak hanya untuk covid, tapi segala infeksi. Peningkatan imunitas itu tidak hanya dengan vaksin ya, mungkin saat ini kita fokus pada vaksin tapi tidak tahu kedepannya kemunculan infeksi baru. Jadi, penting bagi kita mencegah hal tersebut dengan peningkatan imunitas,” imbuhnya.
Terakhir, Laura juga menegaskan bahwa endemi ini bisa kembali menjadi wabah pandemi. Jadi, perlu adanya surveilans kesehatan dari pemerintah. (feb/hdl)
