Pontianak (pilar.id) – Pemerintah melakukan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing yang berada di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
Pembangunan yang memakan waktu sekitar tiga tahun itu dibangun dengan menggunakan APBN senilai Rp83 Trilyun.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsa mengatakan pembangunan Pelabuhan Kijing hingga kini sudah rampung hingga 98 persen. Rencananya setelah tuntas, pelabuhan itu akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Agustus 2022.
“Untuk peresmian akan diresmikan langsung oleh Presiden meski tanggal belum pasti namun bulannya Agustus tahun ini,” ungkap Norsan saat meninjau Pelabuhan Kijing, Mempawah, bersama Komisi V DPR RI, Selasa (12/7/2022).
Menurutnya pelabuhan tersebut memiliki panjang jalur menuju dermaga 1 kilometer dengan lebar 100 meter. Kemudian dibangun dengan kedalaman 3.000 DWT sehingga dipastikan bisa dilintasi kapal-kapal besar. Luas areal pelabuhan sekitar 2.000 hektar.
“Persiapan lain untuk pembangunan perlengkapan di darat,” kata mantan Bupati Mempawah ini.
Iapun mengakui pihaknya juga telah menyiapkan lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan luas 5.000 hektar.
“Kawasan itu untuk para investor yang mengembangkan bisnisnya di Kalimantan Barat,” jelasnya lagi.
Sejauh ini dilanjutkan Norsan sudah beberapa investor yang memberikan sinyal positif untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus. Antara lain Wilmar dan Saraswanti.
“Masih ada perusahaan besar lainnya,” ucap Norsan.
Sejauh ini ia menambahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung keberadaan Pelabuhan Kijing yang pembangunannya dimulai tiga tahun lalu. Pihaknya berharap bisa segera beroperasional sebab dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat.
“Seperti pengiriman CPO tentu berdampak pada PAD Kalimantan Barat,” tegas Norsan.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong seluruh perusahaan kelapa sawit di Kalbar untuk mengekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentahnya melalui Pelabuhan Internasional Kijing.
Lasarus menyebut, semakin banyak CPO yang diekspor melalui Pelabuhan Kijing, maka semakin besar pula manfaat ekonomi yang diterima oleh daerah.
“Kalbar ini provinsi terbesar kedua penghasil kelapa sawit. Kita ingin seluruh konsesi yang ada di Kalbar semua CPO-nya bisa lewat sini (Pelabuhan Kijing) untuk diekspor ke luar. Sehingga, pemerintah provinsi dan kabupaten bisa menerima manfaat dari kegiatan di Kijing ini,” ujar Lasarus saat bersama rombongan anggota Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Selasa (12/7/2022).
Untuk mengoptimalkan ekspor CPO ini, Lasarus memandang pengusaha sawit perlu membangun tangki timbun (storage) CPO di sekitaran Pelabuhan Kijing. Karenanya, dirinya pun meminta PT Pelindo selaku pengelola pelabuhan untuk menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan-perusahaan sawit agar mereka mau membangun tangki timbun di sekitar pelabuhan yang dijadwalkan akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus 2022 tersebut.
“Kapal yang dibelakang ini dari Liberia sedang memuat CPO untuk diekspor ke Pakistan. Ini bukti kalau pelabuhan ini sudah siap beroperasi. Karenanya, untuk memaksimalkan ekspor CPO, kami meminta Pelindo untuk berdiskusi dengan Sinarmas, Djarum dan seterusnya grup-grup sawit besar di Kalbar untuk bangun storage di sini. Sekarang baru Wilmar yang membangun storage,” paparnya.
Untuk diketahui, peninjauan ke Pelabuhan Kijing merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Lasarus bersama rombongan anggota Komisi V DPR RI ke Kalimantan Barat. Sebelumnya, rombongan Komisi V DPR sudah mengunjungi Kota Pontianak untuk melakukan rapat dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji dan meninjau lokasi duplikasi Jembatan Kapuas I.
Kunjungan Komisi V DPR RI ke Kalbar turut didampingi oleh mitra kerjanya, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDTT, BMKG, Basarnas, Angkasa Pura II, dan PT Pelindo. Tidak hanya mitra kerja, dalam kunjungannya Komisi V DPR RI juga didampingi Gubernur Kalbar Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dan Bupati Mempawah Erlina. (din)
