Jakarta (pilar.id) — Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji keterhubungan antara dunia kampus dan dunia kerja sebagai upaya memastikan lulusan perguruan tinggi dapat langsung terserap oleh pasar tenaga kerja. Langkah ini disebut sebagai salah satu wujud keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap civitas akademika di Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga menjabat Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan bahwa tim tersebut bertugas melakukan telaah menyeluruh terhadap kondisi universitas di Tanah Air, termasuk kesesuaian antara hasil pendidikan tinggi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.
“Kami sedang diminta untuk melakukan telaah terhadap kondisi seluruh universitas kita. Ini kan keberpihakan ini terjemahannya banyak, misalnya mengenai jumlah universitas kita, mengenai kelanjutan dari hasil lulusan universitas-universitas kita supaya ketika lulus ini sinkron dengan keterbukaan atau ketersediaan lapangan pekerjaan,” kata Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, usai acara Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tahun 2026.
Prasetyo—yang akrab disapa Pras—menambahkan bahwa pembentukan tim tersebut telah dilaporkan oleh sejumlah menteri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama 1.200 guru besar bidang sosial humaniora (soshum), para dekan, serta rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia.
“Ini bagian yang tadi kami sampaikan bahwa ini kami sedang membentuk tim dengan dipimpin oleh Mendiktisaintek (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) yang bekerja sama dengan beberapa kementerian yang lain, ada Menteri Tenaga Kerja, ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Perindustrian supaya semuanya menjadi satu kesatuan, sebuah grand design ekosistem yang memang berasal dari pendidikan, tetapi ujungnya setelah lulus kan tentunya harus bisa mengawaki beberapa program prioritas pemerintah, dan terutama menggerakkan ekonomi kita,” ujar Pras.
Selain fokus pada penyerapan lulusan, pemerintah juga mengkaji strategi peningkatan kualitas perguruan tinggi secara berkelanjutan. Dalam kajian tersebut, pemerintah berupaya agar peningkatan mutu pendidikan tidak diiringi dengan beban biaya yang semakin berat bagi mahasiswa dan masyarakat.
“Kita menyadari bahwa sesungguhnya amanat konstitusi kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satunya melalui pendidikan di tingkat universitas, sehingga kalau memungkinkan kita sedang coba menghitung bagaimana universitas-universitas ini dapat maju dan berkualitas, dan tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi masyarakat atau bagi mahasiswa,” kata Prasetyo Hadi dalam kesempatan terpisah sebelum pertemuan berlangsung.
Pada hari yang sama, di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto beraudiensi dengan 1.200 guru besar soshum, dekan, rektor, serta pimpinan perguruan tinggi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan taklimat sekaligus mengumumkan penambahan pagu dana riset nasional.
Pemerintah memutuskan menaikkan anggaran riset sebesar Rp4 triliun atau sekitar 50 persen dari alokasi sebelumnya Rp8 triliun. Dengan penambahan tersebut, total pagu dana riset pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp12 triliun.
Terkait kebijakan tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa tambahan dana riset mulai berlaku pada tahun anggaran mendatang. “Tahun ini (berlaku, red.). Jadi diminta untuk ya masuk di tahun anggaran 2026,” kata Prasetyo.
Langkah sinkronisasi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja, disertai peningkatan anggaran riset, diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pengembangan sumber daya manusia unggul serta penguatan daya saing ekonomi nasional. (usm/hdl)
