Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menilai pemerintah kurang peduli terhadap institusi pendidikan swasta.
Menurut Djohar, minimnya dukungan pemerintah itu ditunjukkan dari sisi anggaran yang cenderung memberikan porsi lebih besar kepada perguruan tinggi negeri (PTN).
“Saya lihat, saat ini Kemendikbud Ristek sangat tidak peduli dengan apa yang terjadi di swasta, apakah itu sekolah umum sampai perguruan tinggi,” kata Djohar, di Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Djohar mencontohkan, dalam hal penganggaran atau pembiayaan. PTN, mendapat porsi anggaran sebanyak 94 persen, sedangkan swasta hanya 6 persen.
Padahal, sebanyak 73 persen mahasiswa berada di institusi pendidikan swasta. Hal ini menurutnya tentu sangat tidak adil dan tidak layak. “Seolah-olah perguruan tinggi swasta dan mahasiswa swasta itu bukan bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia itu hanya di PTN,” kata dia.
Oleh karenanya, menurut Djohar, harus ada sikap dari semua pihak untuk menjadikan perguruan tinggi swasta di Indonesia bisa hidup lebih baik lagi ke depan. Karena, perguruan tinggi swasta juga merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perhatian.
Djohar juga mendorong perguruan tinggi di Indonesia bekerja sama dengan institusi pendidikan di luar negeri. Salah satunya perguruan tinggi di negara Malaysia yang ijazahnya diakui dunia.
“Begitupun dengan double degree, bisa juga dilakukan. Untuk itu jika ada yang tertarik dengan itu, saya bisa menjembataninya,” kata dia.
Terkait cukong-cukong di perguruan tinggi swasta, Djohar menilai, hal itu lebih karena kewajiban CSR yang ditetapkan pemerintah kepada pihak swasta sebanyak 5 persen. Mereka menginvestasikan dananya tersebut dengan mendirikan perguruan tinggi agar tidak keluar dari perusahaan.
“Dengan demikian, CSR sebesar 5 persen tidak keluar dari perusahaan mereka,” katanya. (ach/hdl)
