Jakarta (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong investasi strategis untuk menunjang daya saing sektor perdagangan di Jatim bisa tumbuh dan direalisasikan.
Dijelaskan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, saat ini, sektor investasi menyumbang sebanyak 25 persen dari total perekonomian yang ada di Jatim. Oleh karena itu, investasi yang mendorong daya saing logistik menjadi penting dan harus terus diperhatikan.
“Ibu Gubernur terus berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya investasi di Jawa Timur,” ujarnya seusai melakukan Rapat Koordinasi bersama Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI Gedung Nusantara III Lantai VIII Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (30/6).
Ia pun menjelaskan, Pemprov Jatim ingin memastikan para investor untuk melakukan banyak investasi yang akan masuk ke Jawa Timur. Investasi di Jatim pada tahun 2022 ini telah tumbuh mencapai 39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kita patut bersyukur bahwa sektor investasi kita tumbuh sebanyak 39 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk itu, investasi yang mendorong daya saing logistik yang ada di teluk lamong harus dikuatkan serta dikembangkan,” jelasnya.
Emil menyatakan, bahwa di Teluk Lamong terdapat potensi investasi yang cukup besar namun, selama ini masih terdapat hambatan. Maka, pada rakor bersama lembaga tinggi negara yang diinisiasi oleh DPD RI di bahas beberapa point penting menindaklanjuti pertemuan sebelumnya pada 21 September 2021.
Pertemuan hari ini, lanjut Emil telah banyak membahas pendekatan pendekatan yang ditempuh seperti adanya ketegasan dari Pelindo III yang akan fokus mengembangkan terminal pada area seluas 140 hektar. Sedangkan sisa kawasan bisa digarap bersama para pelaku usaha dan dunia industri lainnya.
“Hal hal yang berkaitan dengan hambatan investasi, hambatan di status tanah dan lainnya agar bisa diselesaikan oleh Kementrian Perhubungan. Ini yang diharapkan pada pertemuan ini. Maka, dengan adanya ketegasan dari Pelindo, Kementrian Perhubungan bisa bertindak atas dorongan dari Pemprov Jatim,” tegasnya.
Pertemuan itu sendiri menghasilkan empat kesepakatan yang ditandatangani para pihak baik Ketua DPD RI, Wagub Jatim, Kementrian Perhubungan, Kementrian Investasi/BKPM, Kementrian BUMN hingga PT. Pelindo. (Persero).
Adapun salah satu poin dari kesepakatan tersebut adalah PT. Pelindo membutuhkan lahan reklamasi seluas 140 hektar di Terminal Multipurpose Teluk Lamong dan selama ini semenjak terbitnya IPR pada tahun 2012 sampai dengan saat ini PT.Pelindo telah mereklamasi seluas 82.25 hektar.
Selanjutnya, Kementrian Perhubungan akan melakukan review terhadap perjanjian konsesi kepada PT. Pelindo dari luas 386.12 hektar menjadi 140 hektar sesuai kewenangannya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Hadir pada pertemuan tersebut dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, PT Pelindo III dan stakeholder pelabuhan. (jel/hdl)
