Riau (pilar.id) – Tiga orang tersangka penimbunan bahan bakar solar subsidi berhasil ditangkap oleh Polres Karimun, Polda Kepulauan Riau. Tiga pelaku berinisial EH, MS, dan YS tersebut ditetapkan sebagai tersangka penimbunan solar subsidi sebanyak 1,4 ton.
Keberhasilan polisi mengungkap kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat. Menurut laporan tersebut, diketahui ada beberapa truk yang memindahkan bahan bakar minyak (BBM) dari tangki kendaraan ke jeriken. Solar dalam jeriken tersebut kemudian dijual kembali oleh pelaku.
“Para pelaku sudah ditetapkan tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano dalam siaran pers di kantornya, Selasa (31/5/2022).
Atas informasi tersebut, katanya, Sat Reskrim Polres Karimun langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tangan tiga tersangka itu ketika tengah memindahkan solar bersubsidi dari dalam tangki truk ke dalam jeriken ukuran 30 liter di Jalan Telaga Tujuh, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Jumat (27/5).
“Dari hasil interogasi, mobil truk itu mengisi solar bersubsidi di SPBU Poros. Setelah mengisi di SPBU, lalu solar dari dalam tangki truk dipindahkan ke dalam jeriken untuk dijual kembali seharga Rp220 ribu per jeriken,” ungkap Kapolres.
Dari pengakuan tersebut, solar yang dijual kepada pihak lain seharga Rp7.333/liter hasil dari pembagian Rp220.000/30 liter. Adapun harga solar bersubsidi di SPBU Rp5.150/liter sehingga diperoleh keuntungan kotor Rp2.183/liter.
Para tersangka sudah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Februari 2021. Mereka berhasil meraup untung jutaan rupiah per hari dari hasil penjualan solar bersubsidi tersebut.
Polisi turut mengamankan barang bukti berupa tiga mobil truk, 49 jeriken ukuran 30 liter yang berisikan BBM jenis solar bersubsidi, dua tangki plastik ukuran 1.000 liter, serta 15 jeriken kosong ukuran 30 liter.
Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
“Penindakan penyalahgunaan BBM subsidi ini merupakan upaya kerja keras yang kami lakukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, apalagi akhir-akhir ini terjadi kelangkaan BBM bersubsidi sehingga meresahkan masyarakat,” tegas Kapolres Karimun.
Kapolres Karimun menyatakan pihaknya masih terus mendalami kasus penimbunan solar bersubsidi itu, terutama kaitannya dengan adanya keterlibatan pihak-pihak lain, seperti misalnya petugas SPBU dalam proses jual beli BBM tersebut. (fat)
