Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo pada Senin (12/9/2022) menggelar Rapat Pembahasan ‘Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah’. Rapat tersebut, digelar secara hybrid di Istana Negara Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa ada 10 kabupaten/kota dengan tingkat inflasi tinggi. Selain itu, ditingkat provinsi, juga ada 10 provinsi dengan inflasi tinggi.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Presiden Jokowi memberikan perintah agar Pemerintah Daerah dengan inflasi tinggi, agar segera melakukan intervensi.
“Lakukan intervensi. Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan,” tegas Presiden Joko Widodo, Senin (12/9/2022).
Sepuluh kabupaten/kota dengan laju inflasi tertinggi, yaitu Luwuk (7,8 persen), Jambi (7,8 persen), Kotabaru (7,5 persen), Sampit (7,5 persen), Tanjung Selor (7,4 persen), Jayapura (7,4 persen), Sintang (7,4 persen), Bungo (7,2 persen), Padang (7,1 persen), dan Sibolga (6,9) persen).
“Dan 5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga tidak tahu ini kenapa, tolong dilihat betul. Ini ada di Sumatera 5 provinsi itu,” ungkap Presiden.
Adapun provinsi-provinsi dengan inflasi tertinggi, yaitu Jambi (7,7 persen), Sumatera Barat (7,1 persen), Kalimantan Tengah (6,9 persen), Maluku (6,7 persen), Papua (6,5 persen), Bali (6,4 persen), Sulawesi Tengah (6,2 persen), Nusa Tenggara Barat (5.9 persen), Riau (5,9 persen), dan Kalimantan Selatan (5,8 persen).
Selanjutnya Lampung (5,7 persen), Bengkulu (5,6 persen), DI Yogyakarta (5,5 persen), Kalimantan Utara (5,5 persen), Sumatera Selatan (5,4 persen), Sumatera Utara (5,4 persen), Jawa Timur (5,2 persen), Jawa Tengah (5 persen), Sulawesi Selatan (5 persen), dan Kalimantan Timur (5 persen).
“Ini sekali lagi hati-hati, nanti kalau tidak diintervensi mulai ada kenaikan kemiskinan,” ungkap Presiden.
Kenaikan inflasi tersebut, menurut Presiden Jokowi, berasal dari harga pangan.
“Supaya kita juga tahu bahwa akibat inflasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan harga pangan ini hati-hati. Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik,” tegas Presiden.
Apalagi harga beras sebagai komponen utama yang dapat meningkatkan inflasi, katanya.
“Jadi hati-hati, kalau harga beras di daerah bapak ibu sekalian itu naik meski hanya Rp200 atau Rp500 perak itu segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, di kota provinsi yang bapak ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” tambah Presiden.
Karenanya, Presiden meminta agar kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota harus tahu rantai pasokan pangannya.
“Pasokan berasnya dari mana, kalau harus membeli dari luar provinsi, kabupaten atau kota. Telur dipasok dari kabupaten atau kota mana, bawang merah dibeli dari kota atau kabupaten mana? Semua ini harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke Menteri Perdagangan atau Badan Pangan Nasional, informasi ada di situ,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengatasi inflasi.
“Posisi per hari ini, dana 2 persen dana transfer umum itu kira-kira masih Rp2,17 triliun kemudian belanja tidak terduga Rp16,4 triliun baru digunakan Rp6,5 triliun, artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tambah Presiden.
Presiden menegaskan agar realisasi APBD terus dikejar per September 2022 karena realisasinya masih 47 persen.
“Masih kecil sekali. Saya minta sekali lagi kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar waktu yang tinggal Oktober, November, dan Desember ini betul-betul anggaran yang ada segera bisa direalisasikan karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar,” tegas Presiden. (fat)
