Medan (pilar.id) – Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya menghindari pengulangan sejarah ekspor bahan mentah di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan program hilirisasi yang telah diterapkan.
Dalam pidato pada acara Pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Lapangan Benteng, Kota Medan, Presiden mengingatkan akan pentingnya langkah ini pada Sabtu, 19 Agustus 2023.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk bahwa praktik ekspor bahan mentah telah berlangsung sejak zaman VOC Belanda, selama lebih dari 400 tahun. Namun, menurutnya, kebijakan ini tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia.
“Lebih dari 400 tahun kita hanya mengekspor bahan mentah, sejak VOC hingga sekarang. Meskipun kita mendapatkan pendapatan, tetapi jumlahnya sangat minim,” ungkapnya.
Presiden juga menyoroti bahwa situasi serupa terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketika ekspor komoditas Indonesia tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap penerimaan negara.
“Dulu, minyak mengalami booming pada tahun 70-an, tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah yang signifikan dari sana. Kemudian, pada tahun 80-an, ekspor kayu meningkat, tetapi juga tidak memberi nilai tambah yang besar,” jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah saat ini memprioritaskan program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi negara. Presiden memberikan contoh nyata tentang lonjakan nilai ekspor setelah menghentikan ekspor nikel mentah.
“Contohnya, sebelum tahun 2020, ekspor nikel mentah hanya bernilai sekitar 2,1 miliar USD per tahun, setelah diolah menjadi produk bernilai tambah, nilai ekspornya melonjak menjadi 33,8 miliar USD, atau sekitar 510 triliun rupiah per tahun. Ini merupakan lonjakan yang signifikan,” jelasnya.
Selain menghasilkan keuntungan bagi perekonomian, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa program hilirisasi berdampak pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja akan lebih banyak tercipta di dalam negeri, dan penerimaan negara juga meningkat.
“Sebelum hilirisasi, lapangan kerja terbuka di luar negeri. Namun, setelah dilakukan hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Selain itu, negara juga mendapatkan pendapatan dari pajak pertambahan nilai, pajak perusahaan, pajak karyawan, royalti, dan pendapatan negara lainnya,” paparnya.
Presiden juga memproyeksikan bahwa dengan menghentikan ekspor bahan mentah dari komoditas lain, seperti bauksit, tembaga, timah, batu bara, minyak kelapa sawit CPO, rumput laut, dan ikan mentah, lapangan kerja dapat lebih banyak dibuka di dalam negeri.
Namun, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa menjaga program ini membutuhkan keberanian dan persatuan dari berbagai elemen masyarakat. “Semua ini membutuhkan kerjasama dan kesatuan dari semua elemen bangsa untuk meraih dan menghasilkan bersama-sama,” tambahnya. (hdl)
