Painan (pilar.id) – Guna memacu tingkat produktivitas lahan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menyiapkan biaya perbaikan irigasi sebesar Rp800 juta di perubahan APBD.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Madrianto menyampaikan penambahan itu wujud dari komitmen pemerintah kabupaten untuk meningkatkan taraf ekonomi petani, apalagi sektor pertanian hingga kini masih tercatat sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Irigasi memiliki peranan sangat besar. Jika produktivitas naik, kesejahteraan petani pun tentu turut membaik. Begitu juga dengan ekonomi daerah,” terangnya di Painan, Jumat (30/9/2022).
Ketersediaan irigasi dengan kondisi baik di Pesisir Selatan hanya sekitar 57 persen dan sisanya rusak, mulai rusak ringan, sedang dan berat, sehingga mengganggu target penghitungan musim tanam yang telah direncanakan.
Sebagian besar kerusakan terjadi pada saluran tersier. Akibatnya lebih dari 2.460 Hektare sawah tidak mendapatkan akses pengairan yang memadai. Petani terpaksa harus menunggu musim penghujan untuk memulai turun ke sawah.
Seharusnya petani bisa melakukan tanam 2,5 kali per tahun, namun kini hanya 1,5 kali per tahun. Produktivitas lahan per hektare pun turut merosot dari yang biasanya 5,5 ton per Hektare kini menjadi 4,7 ton per Hektare.
Padahal lapangan usaha pertanian khususnya sub-sektor tanaman pangan hingga kini masih tercatat sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dengan rata-rata kontribusi di atas 35 persen setiap tahunnya.
Tak hanya itu, ia juga menjadi penyerap tenaga kerja paling banyak, bahkan lebih dari 40 persen dari total jumlah angkatan kerja di Pesisir Selatan berada di sektor pertanian yang sebagian besarnya petani pemilik lahan.
“Fakta-fakta itu menjadi perhatian besar bagi pemerintah kabupaten, apalagi Pesisir Selatan adalah salah satu lumbung pangan di Sumatera Barat,” urainya.
Selain meningkatkan taraf kesejahteraan petani, peningkatan produksi bertujuan mencapai kemandirian ekonomi daerah melalui sektor unggulan seperti tanaman pangan.
Pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga menjadikan pemberian nilai tambah terhadap produk pertanian sebagai program prioritas dan rencana strategis bidang ekonomi.
Selama ini sebagian besar produk yang dihasilkan masih dijual dalam bentuk bahan mentah dan belum mendapat sentuhan pengolahan melalui proses industrialisasi, sehingga nilai jualnya tetap murah.
Padahal Pesisir Selatan memiliki potensi pertanian tanaman pangan, namun tingkat kesejahteraan petani masih rendah. Hasil yang diterima tidak seimbang dengan biaya kebutuhan hidup yang terus melambung.
Kebiasaan menjual dalam bentuk bahan mentah itu menurutnya juga berdampak pada neraca perdagangan, karena terus menjadi konsumen terhadap barang jadi yang bahan bakunya berasal dari daerah sendiri.
“Jadi, anugerah potensi pertanian Pesisir Selatan itu selama ini dinikmati daerah lain. Sementara kita dijadikan pasar dari produk yang bahan dasarnya punya kita,” imbuhnya.
Karena itu dirinya optimis pembenahan sektor pertanian yang berkelanjutan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, mengingat sebagian besar penduduk miskin di Pesisir Selatan kini berasal dari keluarga petani. (din/antara)
