Jakarta (pilar.id) – Dhandy Laksono, sutradara Dirty Vote, mengaku tak risau, karena ia memiliki material yang dibutuhkan untuk defense. Yaitu data yang solid dan kredibel, barisan orang-orang yang punya integritas dan bukan partisan.
“Tiga hal itu yang membuat saya confidence, saya tidak mau ada satu orang pun yang berperan dalam film pun berafiliasi dengan 01, 02, atau 03,” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina dan LP3ES dengan tema ‘Bedah Film Dirty Vote Untuk Kawal Pemilu Jurdil’ Selasa (13/2/2024).
Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Swary Utami Dewi, Dhandy menjelaskan bahwa pembuatan film ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan terhadap perkembangan pemberitaan belakangan ini.
Proses produksi film dimulai dalam waktu kurang dari 24 jam, dan penggarapan film dimulai sekitar akhir bulan Januari. Semua itu dilakukan dengan kontribusi tim dalam hitungan hari.
Bivitri Susanti, seorang akademisi yang juga protagonis dalam Dirty Vote, menekankan bahwa film ini tidak membahas pasangan calon tertentu, melainkan fokus pada mereka yang berkuasa.
Tujuan utama pembuatan Dirty Vote adalah menyampaikan pesan bahwa kekuasaan benar-benar tercermin dari kepemimpinan sebuah negara presidensial dan jika disalahgunakan, dapat berdampak besar.
“Berdiskusi tentang demokrasi secara luas haruslah dimungkinkan. Hukum sering menjadi alat untuk melindungi politikus yang tidak beretika. Partisipasi politik tidak seharusnya terbatas pada setiap lima tahun sekali, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan dan kritis,” ungkap Bivitri.
Nur Hidayat Sardini, Ketua Bawaslu Pertama RI, melihat Dirty Vote sebagai pengungkapan deinstitusionalisasi demokrasi. Film ini dianggap sebagai pelembagaan keresahan politik dan mampu menjadi saluran bagi mereka yang peduli dengan demokrasi.
“Kami merasa resah di Bawaslu karena seringkali normatif. Menjadi pengawas pemilu bukan hanya tentang kapasitas dan integritas, tetapi juga butuh keberanian,” tegas Hidayat.
Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, menyoroti efektivitas Dirty Vote yang telah ditonton oleh 15 juta orang dan terus bertambah. Namun, ia menekankan bahwa efektivitas tersebut dapat ditingkatkan dengan strategi untuk menanggapi upaya stigmatisasi, fitnah, dan kebohongan yang dilakukan untuk merendahkan film tersebut.
Wija mengungkapkan keprihatinan terhadap kemunduran demokrasi dan otoritarianisme di Indonesia selama lima tahun terakhir. Dengan mengutip Samuel Huntington, ia menyatakan bahwa negara yang mengalami transisi demokrasi dapat bergerak menuju demokrasi yang lebih kuat atau malah menuju otoriter. Oleh karena itu, Wija mengajak untuk bersama-sama berjuang melalui pemilu sebagai cara untuk menyelamatkan demokrasi. (hdl)
