Jakarta (pilar.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengimbau agar masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang pemungutan suara untuk pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menekankan perlunya menjaga iklim politik agar tetap kondusif dalam menghadapi proses demokrasi ini. Bagja menegaskan bahwa segala aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas harus dihindari.
“Dalam menyongsong pemungutan suara, kita perlu menjaga ketenangan. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik sebaiknya dihindari, demi kelancaran proses pemungutan suara,” kata Bagja dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, pada hari Minggu (11/2/2024).
Terhadap kritik yang disampaikan dalam film dokumenter Dirty Vote, Bagja menyambut baik masukan-masukan tersebut, asalkan dalam koridor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami terbuka terhadap kritik. Selama kami menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, kritik itu merupakan bagian dari proses demokrasi,” ujarnya.
Bagja juga menegaskan bahwa Bawaslu RI dan seluruh pengawas pemilu di daerah telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, penilaian akhir terhadap kinerja Bawaslu diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.
“Sampai saat ini, Bawaslu telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, penilaian akhir ada pada masyarakat. Kami tidak bisa mengontrol pandangan masyarakat,” jelasnya.
Pada saat yang bersamaan, dia juga menghargai kebebasan berekspresi yang merupakan hak setiap warga negara. “Kami menghormati pendapat masyarakat. Apa yang diungkapkan adalah hak yang dijamin oleh konstitusi,” tambahnya.
Film dokumenter “Dirty Vote”, yang dirilis pada hari Minggu di platform YouTube oleh rumah produksi WatchDoc, menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar tersebut dalam film tersebut membahas beberapa peristiwa yang dianggap kontroversial dalam pemilu. Beberapa kritik juga ditujukan kepada Bawaslu, terutama terkait keputusan-keputusan yang dinilai kurang tegas dalam menangani pelanggaran pemilu.
Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah dirilis di YouTube, film tersebut telah dilihat oleh lebih dari satu juta orang dan disukai oleh lebih dari 117.000 pengguna YouTube.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengecam film dokumenter Dirty Vote, menyatakan bahwa film tersebut bertujuan merusak citra Pemilu 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyatakan bahwa sebagian besar isi film tersebut bersifat fitnah dan penuh asumsi. Dia juga mempertanyakan kapasitas para pakar yang tampil dalam film tersebut.
“Kami menyarankan agar masyarakat tidak terpancing oleh narasi yang tidak berdasar dalam film tersebut. Pemilu harus berlangsung secara damai, bebas, dan adil,” tegasnya. (hdl)