Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah ambil sikap terkait keluhan masyarakat soal penurunan kualitas bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.
Pemerintah jangan membiarkan begitu saja keluhan masyarakat yang beredar di berbagai media. Pemerintah harus meneliti masalah ini secara khusus, karena aduan masyarakat sudah banyak dan perlu ada kejelasan.
“Meski Pertamina maupun Dirjen Migas sudah menjelaskan dan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap kualitas Pertalite ini, namun sepertinya isu ini tidak mereda,” ujar Mulyanto di Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Menurutnya, pemerintah harus menelusuri, menganalisis dan mencari penyebab dugaan penurunan kualitas Pertalite tersebut secara komprehensif. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat memahami.
Bila tidak, maka yang muncul hanyalah keluhan ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah. Tentu saja itu tidak baik, apalagi di akhir-akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi dan memasuki tahun politik.
“Tidak bisa pemerintah defensif atau sekedar apologis dengan data-data hasil pengukuran kualitas Pertalite atau bahkan malah menyalahkan masyarakat. Pemerintah harus mendalami soal ini. Termasuk kemungkinan penyimpangan di tingkat depo atau SPBU,” tegasnya.
Mulyanto menyatakan, pihaknya tengah melakukan penelitian secara mandiri. Namun memang hasilnya tidak bisa cepat didapatkan seperti di lembaga uji pemerintah.
Untuk diketahui, sebelumnya banyak dilaporkan masyarakat, bahwa pascakenaikan harga BBM bersubsidi dikeluhkan masyarakat berupa dugaan terjadinya penurunan kualitas BBM jenis Pertalite.
Dilaporan BBM jenis ini berubah warna menjadi lebih cerah, boros dan akselerasinya lemah. Bahkan dilaporkan adanya dugaan, bahwa kualitas Pertalite lebih rendah dari Revvo-89, BBM nonsubsidi yang beroktan lebih rendah. (her/hdl)