Pontianak (Pilar.id) – Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan ke daerah-daerah yang memiliki lebih banyak perusahaan perkebunan, pertambangan dan lainnya.
Sutarmidji menyampaikan itu saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI terkait dengan pengelolaan dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta menindaklanjuti program replanting (penanaman kembali) kelapa sawit, dalam hal ini memberikan kemudahan akses bagi kebun-kebun rakyat di Kalbar, di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (2/1).
Sebab kata Sutarmidji, kerusakan jalan akibat dari kendaraan sektor perkebunan, dan pertambangan.
“Saat ini umumnya kemampuan jalan Kalbar hanya di angka 8 ton. Sulit dengan beban yang lebih dari itu, sehingga kerusakan sangat tak terhindarkan. Sedangkan masyarakat ketika menyampaikan keluhan (demo) ya ke pemerintah daerah. Padahal kebijakan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat bukan kebijakan pemerintah daerah, yang seharusnya pemerintah daerah mendapat dukungan dan bantuan untuk percepatan pembangunan serta perbaikan infrastruktur,” terang Sutarmidji.
Hal lain yang disampaikan Sutarmidji terkait dengan bagi hasil dari ekspor CPO kepada pemerintah daerah. Lalu berkaitan dengan penyaluran program CSR. Menurutnya harus ada aturan yang jelas siapa yang berperan dan bertanggung jawab. Sebab dalam pelaksanaan di lapangan selama ini ternyata belum jelas siapa yang melaksanakan dan mengawasi.
Sutarmidji menambahkan bahwa Pemprov Kalbar juga sudah mencoba beberapa kali untuk menggelar mediasi perusahaan sektor perkebunan dengan pemerintah daerah. Namun belum menemukan titik terang, lantaran pertemuan itu hanya dihadiri perwakilan bukan pimpinan dari perusahaan sehingga tidak dapat memberikan keputusan.
“Mudah mudahan dari pertemuan ini, bisa menyelesaikan masalah yang ada dari sektor perkebunan. Serta pemerintah pusat dapat mengeluarkan aturan yang jelas tentang CSR ini,” harap Sutarmidji.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O,F.P menyampaikan hasil diskusi bersama Gubernur Kalbar, BPDPKS, Gapki, APKASINDO dan para asosiasi serta instansi terkait akan disampaikan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. Termasuk berkaitan dengan kepatuhan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam penyaluran program corporate social responsibility (CSR).
“Hasil pertemuan ini akan kami diskusikan di pusat, karena kami melihat peruntukan dana yang dihimpunoleh BPDPKS terkonsentrasi pada subsidi biodiesel hingga 94 persen, terlalu jomplang dengan peruntukan lainnya, yaitu replanting 4 persen bahkan untuk CSR (beasiswa, pembinaan dan lainnya) hanya 1 persen.
Sementara itu dalam pertemuan tersebut, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji, didampingi Kadis DPMPTSP Kalbar Hendra, Kadis Perindustrian, Perdagangan, ESDM Kalbar Syarif Kamaruzaman, dan Kadis Perkebunan Kalbar Heronimus Hero. Hadir juga perusahaan dan instansi terkait lainnya bersama Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit (GAPKI), APKASINDO, dan Asosiasi terkait program Peremajaan Kelapa Sawit di Kalbar. (din)
