Nusa Dua, Bali (pilar.id) – Menurut laporan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan (UN Women), lebih dari 11 juta perempuan dan anak perempuan Afghanistan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memaparkan sejumlah poin yang menjadi alasan di balik pentingnya gelaran International Conference on Afghan Women’s Education (ICAWE) yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Kamis.
“Terdapat lima alasan mengapa konferensi ini menjadi begitu penting. Yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi terkini terkait situasi saat ini di Afghanistan,” ungkap Menlu dalam konferensi pers yang digelar usai acara tersebut.
Adapun poin yang kedua adalah untuk menegaskan kembali dukungan bagi semua masyarakat Afghanistan tanpa terkecuali, sementara poin ketiga adalah untuk menekankan dukungan terhadap hak perempuan, terutama pendidikan untuk perempuan.
“Yang keempat adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengumpulkan sumber daya untuk mendukung pendidikan perempuan di Afghanistan,” kata Menlu.
Adapun poin terakhir adalah untuk merancang langkah ke depan.
Pertemuan tersebut digelar, dengan Menlu RI dan Wakil Menlu Qatar Lolwah Al-Khater sebagai co-chair, untuk pertama kalinya.
Sementara itu, data dari UNDP mengatakan bahwa pembatasan-pembatasan terhadap perempuan dapat mengakibatkan kerugian sebesar 1 miliar dolar AS,atau sebesar 5 persen dari PDB, dalam ekonomi Afghanistan.
“Dengan situasi seperti ini, kita tidak dapat memilih untuk tidak melakukan apa-apa,” jelasnya.
Selama sesi diskusi di pertemuan tersebut, ada tiga poin yang Ia ajukan untuk menjadi fokus pembicaraan.
Ketiga poin itu yakni untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk partisipasi perempuan di kehidupan masyarakat, memastikan adanya akses atas edukasi bagi semua, dan yang terakhir adalah mobilisasi dukungan internasional.
Pertemuan ICAWE sendiri telah menghasilkan dokumen Bali Message yang berisi 10 poin dan menjadi deklarasi bersama para peserta.
Berbagai pihak telah turut berpartisipasi, termasuk perwakilan-perwakilan negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, filantropis, dan komunitas bisnis.
“Secara keseluruhan, ada 38 negara, empat organisasi internasional, sembilan NGO dan bisnis, serta sembilan figur perempuan yang penting serta akademisi. Ini menunjukkan upaya internasional bersama yang kuat,” tutup Menlu. (din/antara)
