Jakarta (pilar.id) – Forum Ekonom Indonesia (FEI) mengeluarkan 9 poin penting terkait kondisi perekonomian nasional yang menjadi fokus perhatian bagi pemerintah dan ketiga pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres).
Prof. M Syafii Antonio, seorang ahli ekonomi syariah, menyampaikan bahwa 29 ekonom yang tergabung dalam FEI telah melakukan diskusi dengan topik “Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia” di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta, pada Rabu (31/1/2024).
Antonio menyatakan dalam konferensi pers pada hari Rabu bahwa FEI memberikan apresiasi atas pencapaian ekonomi nasional pasca-Covid19. Namun, forum tersebut juga mencatat beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat ini, khususnya oleh para calon presiden dan wakil presiden.
Menurut Antonio, kesimpulan utama dari diskusi para ekonom adalah perlunya ekosistem yang seimbang antara ekonomi dan politik untuk mendukung perekonomian nasional. Hal ini bertujuan untuk mengurangi budaya politik uang (money politics) dan transaksional sebisa mungkin.
Antonio menyoroti pentingnya menghindari praktik menjadikan pelaku ekonomi sebagai sumber pendanaan politik, sambil mendorong mereka untuk menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif.
Berikut adalah 9 poin penting yang disampaikan oleh Antonio berdasarkan hasil diskusi para ekonom mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini:
1. Pembangunan Ekonomi Rasioanal, Realistis, dan Berkelanjutan
Mengembalikan kebijakan dan program pembangunan yang bersifat rasional, realistis, dan berkelanjutan, menjauhi kebijakan populis.
2. Pembangunan Inklusif dan Keadilan Sosial
Merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Revisi Undang-Undang yang Tidak Rasional
Melakukan revisi terhadap 4 undang-undang (UU) yang dianggap tidak rasional dan merugikan, termasuk UU Cipta Kerja, UU tentang KPK, UU Kesehatan, dan UU Minerba.
4. Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN)
Mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang dapat merugikan keuangan negara.
5. Strategi Reindustrialisasi yang Berkelanjutan
Mengevaluasi strategi reindustrialisasi dengan fokus pada hilirisasi dan investasi yang mendukung padat modal dan sumber daya mineral, tanpa merugikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan.
6. Reformasi Pengelolaan Fiskal
Reformasi pengelolaan fiskal, termasuk manajemen utang, untuk menjamin keberlanjutan fiskal, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi beban utang negara.
7. Bantuan Sosial sebagai Perlindungan Sosial
Menghindari penggunaan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara.
8. Reformasi Kebijakan Ketahanan Pangan
Reformasi kebijakan ketahanan pangan, termasuk food estate, dengan melibatkan partisipasi petani dan menghindari penghamburan sumber daya APBN.
9. Peran Penting Ekonomi Syariah
Mengingatkan tentang peran penting ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan perekonomian nasional.
Diskusi ekonomi tersebut juga melibatkan tokoh-tokoh seperti Anggito Abimanyu (ekonom senior UGM), Dr. Hendri Saparini (ekonom senior CORE), Umar Juoro (ekonom senior Cides), Ninasapti Triaswati (ekonom UI), Fadhil Hasan (ekonom Indef), Achmad Nur Hidayat (aktivis dan ekonomi). (mad/hdl)
