Jakarta (pilar.id) – Saat membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024, Ketua DPR RI, Puan Maharani, membicarakan pengawasan DPR terhadap pelaksanaan Pemilu. Dalam acara tersebut, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Puan mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak melupakan akar sejarahnya.
Puan menyampaikan pesan ini dalam Sidang Paripurna perdana DPR Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (16/8/2023). Sidang Paripurna DPR ini diadakan setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin hadir untuk menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 berserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR. Setelah membahas kinerja DPR dalam fungsi legislasi, Puan membicarakan peran DPR dalam pengawasan, termasuk pengawasan terhadap Pemilu 2024.
“DPR RI juga akan memantau tahapan Pemilu yang sudah dimulai pada tahun 2023,” ujar Puan.
Puan menekankan bahwa demokrasi dan Pemilu adalah alat untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan lainnya, menurut Puan, adalah menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
“Rakyat yang bersatu adalah tujuannya, dan persatuan akan membawa ketentraman,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Puan juga menggarisbawahi pentingnya menjalankan demokrasi dengan damai. Ia mengajak semua elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk mendorong Pemilu yang aman guna mencegah perpecahan.
“Kekuasaan tidak memiliki arti jika masyarakat terbagi menjadi kelompok yang penuh dendam, saling benci, dan dengki,” tambah Puan.
“Perbedaan adalah hal yang wajar. Persatuan adalah tujuan bersama yang harus diperjuangkan. Mari kita jaga dan pertahankan Persatuan Indonesia,” lanjutnya.
Puan menyatakan bahwa fondasi utama dalam membangun negara adalah persatuan rakyat. Tanpa persatuan rakyat, sulit bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan.
“Bangsa Indonesia harus tetap setia pada akar-nilai asalnya, yaitu menjadi bangsa yang beragam tetapi bersatu melalui Pancasila. Ojo Pedhot Oyot!” tegas Puan.
Ojo Pedhot Oyot merupakan ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengajarkan untuk tetap setia pada akar asalnya. Dalam konteks Pemilu, Puan ingin menyampaikan pesan agar seluruh rakyat Indonesia tetap setia pada prinsip yang menyatukan keberagaman bangsa.
“Kita semua, sebagai elemen bangsa Indonesia, harus memahami kapan saatnya bersaing dan kapan saatnya bersatu,” kata Puan.
“DPR RI, sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, akan memastikan Pemilu tahun 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil,” sambung Puan.
Puan, yang juga merupakan mantan Menko PMK, menjelaskan bahwa DPR memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pelaksanaan Undang-Undang (UU) sesuai konstitusi. Selain itu, DPR juga mengawasi proses Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh Pemerintah.
“Harapan rakyat adalah kehidupan yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Oleh karena itu, melalui fungsi pengawasannya, DPR akan terus mendorong kinerja kementerian dan lembaga pemerintah. Pengawasan ini juga penting untuk menyelesaikan berbagai masalah rakyat, sehingga masyarakat merasakan peran Pemerintah dalam melindungi, mempermudah, dan mensejahterakan mereka.
“Dalam masa sidang ini, DPR RI akan memberikan perhatian besar pada berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat,” tambah Puan.
Beberapa masalah yang akan dipantau oleh DPR dalam masa sidang ini meliputi dampak potensial dari konflik geopolitik global yang masih tidak pasti. DPR juga akan memerhatikan dampak fenomena cuaca ekstrem El Nino terhadap ketahanan pangan dan pasokan air bersih.
Selanjutnya, DPR akan memperhatikan dampak utang pada beberapa BUMN. Puan juga menyebutkan bahwa DPR akan mengawasi masalah meningkatnya kasus kekerasan seksual, mengamati transisi energi Indonesia menuju energi terbarukan, mengatasi kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, serta mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Pemerintah harus berkomitmen tinggi untuk mengikuti keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Komitmen ini menunjukkan saling menghormati antara lembaga Eksekutif dan Legislatif,” tuturnya.
Pada sisi lain, Puan juga mengingatkan tentang tugas diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR. Fungsi dan tugas ini merupakan upaya DPR dalam membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen untuk membangun dunia yang lebih baik.
“Indonesia berkomitmen untuk menciptakan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang manusiawi dan adil,” lanjut Puan.
DPR RI baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum AIPA (ASEAN Inter Parliamentary Assembly) ke-44 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023.
Sebagai tuan rumah, DPR terlibat sepenuhnya dalam menyukseskan Presidensi Indonesia di AIPA. Pertemuan AIPA Ke-44 dengan tema “Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN” sejalan dengan tema Keketuaan ASEAN, yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.
“Sidang AIPA yang merupakan forum para pemimpin parlemen negara-negara ASEAN menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama menghadapi tantangan di masa depan,” jelasnya.
Selama masa Persidangan ini, DPR juga akan menerima delegasi dari luar negeri, termasuk delegasi dari Armenia, Azerbaijan, dan Arab Saudi. Berbagai kegiatan parlemen internasional juga akan diadakan dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen, seperti Ninth Global Conference of Young Parliamentarians yang akan diadakan pada tanggal 14 hingga 18 September 2023 di Hanoi, Vietnam.
“Rangkaian kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI bertujuan untuk memperkuat diplomasi luar negeri Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global,” tutup Puan. (hdl)
