Jakarta (pilar.id) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengumumkan bahwa pengurus partai telah mengadakan rapat Majelis Tinggi guna menentukan sikap Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
Dalam keterangan resmi dari Partai Demokrat di Jakarta pada Kamis (31/8/2023), Teuku Riefky menjelaskan bahwa rapat tersebut diadakan sebagai respons terhadap keputusan Anies yang dinilai sebagai langkah sepihak dalam menyetujui kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB.
Menurutnya, rapat tersebut diperlukan karena keputusan terkait koalisi dan calon presiden, serta calon wakil presiden, diambil oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Kemarin, pada tanggal 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, yang mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” ungkapnya.
Persetujuan ini, lanjut dia, diambil secara sepihak atas inisiatif dari Ketua Umum NasDem, Surya Paloh. Pihaknya pun mengakui telah mengonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada Anies Baswedan.
“Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar,” tegasnya. Teuku Riefky menilai, dalam kondisi demikian, Partai Demokrat seolah dipaksa menerima keputusan. Untuk itu Partai Demokrat menyelenggarakan rapat Majelis Tinggi Partai guna menentukan langkah strategis selanjutnya.
Dalam keterangan resmi yang sama, Riefky menggambarkan kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB yang disepakati oleh Anies sebagai ‘sesuatu yang tak terduga dan sulit dipercaya’.
Riefky menjelaskan bahwa keputusan ini datang ketika proses finalisasi kerja sama koalisi sedang berlangsung untuk deklarasi calon wakil presiden yang mendampingi Anies.
“Ia mengatakan bahwa perubahan mendasar dan mengejutkan terjadi tiba-tiba. Pada malam Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tiba-tiba menunjuk Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai Cawapres Anies secara sepihak, tanpa melibatkan Partai Demokrat dan PKS,” ungkap Teuku Riefky.
Ia menambahkan, malam itu, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Kemudian, pada tanggal 30 Agustus 2023, Capres Anies tidak mengkomunikasikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat tentang hal yang sangat penting ini, melainkan ia mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
Hingga saat ini, Anies Baswedan belum memberikan komentar mengenai kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB, begitu pula dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampinginya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
PKB juga belum mengumumkan kerja sama tersebut atau penetapan ketua umum mereka sebagai bakal calon wakil presiden Anies. Pasalnya, PKB saat ini masih menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. (hdl)
