Jakarta (pilar.id) – Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat Anies menyampaikan visi-misinya dalam debat pertama Pilpres 2024 yang diselenggarakan pada Selasa (12/12/2023) malam.
Anies mengungkapkan keyakinannya bahwa penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas, dan pemegang kekuasaan bertanggung jawab untuk menjalankannya. Menurutnya, saat ini terjadi penekukan peraturan sesuai dengan kepentingan tertentu, yang perlu diubah dan dikembalikan ke arah yang benar.
“Apakah ini (hukum yang tidak tegak) akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan,” tegas Anies di Halaman Gedung KPU, Jakarta.
Anies menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan harus tunduk pada hukum yang berlaku, bukan sebaliknya. Dia juga mencatat bahwa saat ini hukum cenderung tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, suatu kondisi yang menurutnya tidak boleh dibiarkan.
“Kami mendorong perubahan, mengarahkan hukum agar tegak untuk semua,” katanya.
Selain itu, Anies mengkritisi bahwa banyak anak bangsa yang mencoba mengungkapkan pendapat atau mengkritik pemerintah saat ini dihadapkan pada kekerasan, benturan, bahkan penggunaan gas air mata. Dalam komitmennya untuk penegakan hukum, Anies menyatakan bahwa komitmen tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk ASN, TNI, dan Polri.
“Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi,” tambahnya.
Debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh KPU berlangsung di Jakarta dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. (hdl)
