Jakarta (pilar.id) – Pemerintah Indonesia akan memperkenalkan gagasan kebijakan tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Zero Delta Q sebagai upaya penanggulangan banjir pada ajang politik World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung dari 18 hingga 25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bob Arthur Lombogia, menyatakan hal ini dalam keterangan resminya pada Sabtu (4/5/2024) di Jakarta.
Bob menambahkan bahwa pengendalian bencana banjir di Indonesia memerlukan koordinasi antara tindakan struktural dalam mengelola air dan non-struktural dalam mengubah perilaku manusia.
“Kebijakan Zero Delta Q adalah isu yang ingin kita sampaikan dalam World Water Forum ke-10. Jika prinsip ini diterapkan di sebagian besar wilayah Indonesia, kita dapat memiliki tampungan air yang lebih besar. Dengan demikian, harapan kita untuk mengendalikan banjir dapat terwujud,” ujar Bob.
Menurut Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017, Zero Delta Q mengamanatkan agar bangunan tidak meningkatkan debit air ke sistem saluran drainase atau sungai. Kebijakan ini menjadi syarat untuk penerbitan izin pemanfaatan ruang di suatu DAS, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin lainnya.
Bob menekankan bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Strategi mitigasi bencana banjir juga memerlukan tindakan struktural seperti pembangunan waduk, embung, kolam retensi, serta peningkatan kapasitas sungai dan penataan drainase.
Berbagai pembangunan infrastruktur pengendali banjir telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, termasuk normalisasi Sungai Ciliwung dan pembangunan kolam retensi di Cilincing Jakarta Utara.
Dengan partisipasi dalam World Water Forum ke-10, Indonesia berharap dapat berbagi pengalaman terbaik dalam mengelola bencana banjir. Forum ini akan membahas berbagai aspek, seperti konservasi air, sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam.
Dengan 244 sesi yang dijadwalkan, World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan air yang terpadu serta memberikan perhatian khusus pada pulau-pulau kecil. (mad/hdl)
