Jakarta (pilar.id) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkomitmen untuk mendorong sektor pariwisata Indonesia, khususnya di Bali, agar semakin berkualitas dan berkelanjutan. Dalam upaya ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk membahas solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.
“Kami menyambut World Water Forum dan ingin memastikan pariwisata Bali semakin berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, kami mengadakan Focus Group Discussion (FGD) guna mencari solusi atas permasalahan terkini serta langkah-langkah ke depan,” ujar Sandiaga dalam kegiatan “FGD Stakeholders Pariwisata Bali” di Politeknik Pariwisata Bali, Kamis (16/5/2024).
Salah satu isu yang dibahas adalah dugaan ritual erotis yang dilakukan oleh sejumlah Warga Negara Asing (WNA) yang sempat viral di media sosial. Kejadian ini berpotensi merusak citra pariwisata Bali.
“Pihak kepolisian telah melakukan penelusuran. Kami berharap masyarakat turut responsif terhadap hal-hal yang berpotensi merusak citra pariwisata Bali dan Indonesia secara luas,” tegas Sandiaga.
Isu lain yang dibahas dalam FGD termasuk pelanggaran keimigrasian dan kriminalitas. Beberapa kasus yang telah ditangani aparat, seperti penangkapan dua warga negara Ukraina dan satu warga negara Rusia terkait laboratorium ganja hidroponik dan mephedrone di Canggu, Badung, Bali, turut menjadi perhatian.
“Langkah tegas diperlukan untuk memastikan pariwisata berkualitas. Kami ingin mengirim pesan jelas kepada dunia bahwa aktivitas kriminalitas tidak akan ditolerir di destinasi wisata unggulan ini,” kata Sandiaga.
Sandiaga berharap Bali dan Indonesia secara umum dapat menjadi acuan pariwisata dunia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemenparekraf melalui Biro Komunikasi telah menyusun panduan komunikasi krisis untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis di sektor pariwisata melalui manajemen komunikasi yang efektif.
“Tingkat pertumbuhan wisatawan di Bali meningkat, namun aspek kualitas dan keberlanjutan harus tetap dijaga,” tambahnya.
Sejumlah stakeholder pariwisata yang hadir dalam diskusi antara lain Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun; Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati; Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Parta Adnyana; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Suhendra; Dirpamobvit Polda Bali, Kombes Pol Harri S Noegroho, dan Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Tedy Riyandi. (mad/hdl)
