Jakarta (pilar.id) – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, secara tegas membantah keterlibatan partainya dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah keji yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa ‘partai biru’ adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah,” ujar Ibas dalam pernyataan resmi kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).
Ibas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki kaitan apa pun dengan isu tersebut. Ia juga menekankan bahwa Roy Suryo—yang diketahui mengomentari keaslian ijazah Presiden Jokowi—bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak 2019.
“Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai,” lanjut Ibas.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa narasi yang mengaitkan Partai Demokrat dengan isu tersebut merupakan bagian dari manuver politik yang kotor dan tidak sehat. Menurutnya, hal ini dapat merusak persatuan bangsa serta mencederai nilai-nilai demokrasi.
“Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.
Ibas pun menyerukan agar semua pihak menghentikan penyebaran tuduhan tanpa dasar serta tidak terjebak dalam opini liar yang bersumber dari media sosial.
“Kami meminta kepada semua pihak untuk berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Jika ada permasalahan hukum terkait dokumen atau identitas pribadi siapa pun, serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum,” ucapnya.
Ia juga menyatakan bahwa Partai Demokrat mendukung demokrasi yang sehat dan berlandaskan pada kebenaran serta keadilan. Ibas turut mendorong Presiden Jokowi dan pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi agar tidak ada celah bagi penyebaran fitnah dan adu domba.
“Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif,” pungkas Ibas. (hdl)
