Surabaya (pilar.id) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menekankan pentingnya azas kemanfaatan dan keadilan dalam redistribusi tanah di berbagai wilayah Jatim. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 di Vasa Hotel Surabaya pada Rabu (18/10/2023).
Adhy Karyono menekankan bahwa reforma agraria bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan masyarakat melalui program-program yang menitikberatkan pada redistribusi tanah. Oleh karena itu, proses pelepasan lahan dan distribusinya harus tepat sasaran untuk mencegah kerugian bagi masyarakat.
“Reforma agraria bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan cara mendistribusikan lahan secara adil dan merata. Oleh karena itu, pemetaan berdasarkan data sangat penting, sehingga redistribusi tanah tepat sasaran. Kita perlu memetakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan,” ujar Adhy Karyono.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa tanah yang didistribusikan memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, redistribusi tanah terhadap penerima yang bukan merupakan penduduk setempat dapat menimbulkan masalah.
“Kita ingin agar tanah memberikan manfaat kepada masyarakat yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kita perlu filter yang kuat agar sesuai dengan data penduduk dan tingkat kemiskinan,” kata Adhy Karyono.
Selain memberikan arahan, Sekdaprov Adhy mengapresiasi kinerja positif Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Jatim. Hasil reviu capaian Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2022 menempatkan Jawa Timur pada posisi terdepan di seluruh Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi kerja keras dari tim gugus tugas reforma agraria ini. Capaian PTSL kita tertinggi se-Indonesia bahkan lebih tinggi dari nasional,” ujarnya.
Berdasarkan hasil reviu PTSL tahun 2022 dari Kementerian ATR/BPN, sekitar 68,24% dari target 20 juta bidang tanah di Jatim telah diselesaikan. Jumlah ini tersebar di 38 kabupaten/kota di provinsi Jatim. Adhy Karyono berharap agar sisa bidang tanah yang belum ditangani PTSL dapat terselesaikan pada tahun 2024.
Untuk mencapai PTSL yang lebih holistik, Adhy juga mendorong penggunaan sistem kerja yang cepat, tepat, dan berbasis digital. Ia menilai bahwa pendekatan lama yang membutuhkan izin yang rumit dan pertemuan fisik harus ditinggalkan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi PTSL yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, kelurahan, dan kantor pertahanan. Tujuannya adalah mempercepat pelayanan untuk mendukung kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.
“Sinergi bersama perlu kita lakukan. Jadi tim gugus tugas jangan bergerak sendiri. Apa yang bisa kita bantu sehingga gugus tugas ini terus bergerak maju dan melakukan tugas yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jatim, Jonahar, menyambut baik arahan dari Sekdaprov Adhy. Jonahar mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar enam lokasi prioritas reforma agraria yang telah atau sedang menjalani proses redistribusi.
Lokasi tersebut antara lain di desa Gadungan dan Sumberagung Blitar, desa Curahnongko dan Mangaran Jember, desa Ringinkembar Kabupaten Malang, desa Sekarbanyu Kabupaten Malang, desa Tegal Rejo Kabupaten Malang, dan desa Puncu Kabupaten Kediri.
Dalam hal ini, dusun Puncu Kabupaten Kediri akan menjadi Kampung Reforma Agraria dan ditargetkan akan diselesaikan pada tahun ini. Selain itu, pada tahun 2023, telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan di 10 kabupaten/kota sebagai tindak lanjut dari PPTPKH yang dilakukan pada tahun 2022. SK penetapan TORA (SK biru) juga telah diberikan untuk tiga kabupaten/kota, yakni Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Madiun.
“Dengan SK penetapan TORA ini, redistribusi tanah di Kota Batu dan Kabupaten Madiun akan dilaksanakan tahun ini, sedangkan untuk Kabupaten Banyuwangi direncanakan akan dilakukan pada tahun anggaran 2024,” tambahnya. (tok/ted)
