Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo memperingatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjaga disiplin, transparansi, dan akuntabilitas dalam menggunakan anggaran tahun 2024. Instruksi ini disampaikan dalam acara Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023).
Presiden menekankan urgensi penggunaan anggaran yang disiplin dan tepat sasaran di tengah kondisi geopolitik yang makin memanas, dampak perubahan iklim yang kian terasa, serta potensi krisis dan resesi yang menguat. Selain itu, beliau menegaskan perlunya menghindari celah penyalahgunaan anggaran, terutama terkait dengan tindakan korupsi.
“Gunakan anggaran dengan disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi juga menyoroti tingkat realisasi anggaran yang saat ini baru mencapai 74 persen untuk pemerintah pusat dan 64 persen untuk pemerintah daerah. Beliau mendorong agar eksekusi anggaran dilakukan sesegera mungkin.
“Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin,” ujar Kepala Negara.
Dalam konteks ketidakpastian global, Presiden meminta jajarannya untuk mengantisipasi melalui automatic adjustment. Namun, beliau menekankan bahwa orientasi utama harus pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya pada prosedur.
“Prosedur itu wajib, tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,” ungkap Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan berjalan dengan lebih selaras.
“Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi sinergi dan harmonisasi, biar in line semuanya,” papar Presiden.
Di akhir arahannya, Presiden mengimbau agar dana transfer daerah dimanfaatkan untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Beliau juga mendorong inovasi pembiayaan sebagai upaya menjaga iklim investasi.
“Dalam tahun terakhir pemerintahan periode ini, saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang,” tutup Presiden.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Para pemimpin lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, serta beberapa Pj. Gubernur turut hadir baik secara langsung maupun daring. (hdl)
