Surabaya (pilar.id) – Tingkat inklusi dan literasi keuangan di Jawa Timur terus menunjukkan tren positif, melampaui rata-rata nasional sepanjang periode 2019 hingga 2022 di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, tingkat inklusi keuangan Jawa Timur mencapai 87,96 persen, melebihi rata-rata nasional yang berada di 76,19 persen. Begitu juga dengan tingkat literasi keuangan, Jawa Timur mencatatkan angka 48,95 persen sementara nasional hanya 38,03 persen.
Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, dimana tingkat inklusi keuangan Jawa Timur naik menjadi 92,99 persen, sementara rata-rata nasional berada di 85,10 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan di Jawa Timur mencapai 55,33 persen, melampaui angka nasional yang berada di 49,68 persen.
Gubernur Khofifah menyatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras, komitmen, dan sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta lembaga seperti OJK dan BI. Meskipun Jawa Timur selalu berada di atas rata-rata nasional, Gubernur Khofifah tetap mendorong peningkatan literasi keuangan agar mendekati tingkat inklusi keuangan.
“PR kita adalah literasi keuangan, maka proses edukasi demi edukasi perlu dilakukan oleh kita semua bersama-sama,” kata Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya literasi digital, mengingat peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. “Kita perlu melakukan secara lebih sistemik, lebih komprehensif. Tidak perlu menunggu siapa-siapa karena pada dasarnya kita semua punya tim kerja yang sama-sama advance,” tegasnya.
Gubernur Khofifah optimis bahwa konektivitas di daerah-daerah tidak akan menghalangi penerapan sistem digitalisasi. Pengalaman selama pandemi Covid-19 membuktikan bahwa dengan komitmen dan kesungguhan, solusi dapat ditemukan.
“Saat pandemi Covid-19 lalu terbukti kita bisa menembus batasan-batasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa apapun kondisinya, ketika ada komitmen dan kesungguhan maka dapat dicari solusinya,” ungkapnya.
Selain itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. TPAKD bersinergi dengan OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Gubernur Khofifah mengajak Bupati/Walikota untuk memanfaatkan sinergi ini dalam menguatkan sektor keuangan dan melepaskan masyarakat dari jerat rentenir melalui berbagai program, termasuk program kredit lunak dan penyaluran bantuan.
“Semua program tersebut diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat serta memberikan tetesan kesejahteraan bagi masyarakat Jatim,” tambahnya.
Gubernur Khofifah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergitas dengan stakeholder baik di tingkat nasional maupun daerah, menciptakan inovasi program pembiayaan untuk merespons kebutuhan masyarakat Jawa Timur dalam mengembangkan usahanya. (ret/hdl)
