Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (9/1/2024). Dalam sesi tersebut, Presiden memberikan instruksi kepada seluruh jajaran pemerintahannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global, sambil tetap memprioritaskan kondisi dalam negeri, terutama menjelang pemilihan umum (Pemilu) serentak yang akan berlangsung pada bulan Februari.
“Kita harus detail menjaga kondisi dalam negeri utamanya menjelang Pemilu serentak di bulan Februari. Dan juga kita harus menyiapkan rencana dalam rangka menyongsong Ramadan dan Idulfitri pada Maret dan April 2024,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden juga menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim yang dapat berdampak pada musim tanam dan panen. Menurutnya, strategi pangan juga harus dipertimbangkan dengan matang.
“Hitung-hitungan mengenai kondisi aman juga dengan strategis pangan kita betul-betul harus dikalkulasi dengan baik karena betul-betul perubahan iklim ini harus kita hitung,” tambahnya.
Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipercepat. Hal ini untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, serta menjaga harga dan stok pangan.
“Mengenai BBM dan gas yang harus selalu tersedia jangan sampai satu, dua, tiga atau lebih kabupaten terjadi kelangkaan gas karena masalah distribusi yang terganggu misalnya, harus dipantau dan dilihat secara detail,” tegas Presiden.
Dalam rangka reformasi birokrasi, Presiden menginstruksikan untuk terus menggalakkan digitalisasi guna menciptakan layanan digital pemerintah yang terpadu. Keamanan digital juga ditekankan sebagai prioritas, sambil mencegah pemborosan belanja infrastruktur digital.
“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional dan di saat yang sama juga sekali lagi perkuat keamanan kita,” ujar Presiden.
“Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri dengan menjadi GovTech nasional kita. Mendagri, Menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan Digital ID paling lambat bulan 6 harus sudah selesai,” lanjutnya. Presiden Jokowi menekankan urgensi meningkatkan keamanan digital dan percepatan transformasi menuju pemerintahan berbasis digital. (hdl)
