Jakarta (pilar.id) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tengah mempercepat transformasi digital melalui pembangunan Government Technology (GovTech) dan interoperabilitas layanan dasar dalam satu portal nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anas saat memberikan keynote speech dalam Seminar Internasional Happy Digital and Flourishing City Forum: Profound Systemic Transformations for Impacted Bureaucratic Reforms di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Menurut Anas, kondisi Indonesia saat ini mencerminkan kerumitan dan duplikasi layanan digital yang tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah sedang bekerja sama dengan GovTech BUMN Peruri dan instansi terkait untuk mengembangkan satu portal layanan yang simpel, cepat, mudah, dan transparan.
“Pada saat ini, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menggarap transformasi digital,” kata Anas.
Sebagai langkah lanjutan dari Perpres Nomor 82/2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, Anas menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan GovTech yang akan membangun Digital Public Infrastructure (DPI). DPI akan mengintegrasikan digital ID, data exchange, dan digital payment dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
Anas optimistis dengan komitmen dan kerja keras kementerian/lembaga terkait, keterpaduan layanan digital pemerintah akan segera terwujud pada tahun ini. “Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat dalam satu portal nasional terintegrasi,” ujarnya.
Selain fokus pada GovTech, Anas menambahkan bahwa pemerintah juga sedang berupaya mengintegrasikan layanan kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas dalam satu portal nasional. Sembilan layanan prioritas tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, serta surat izin mengemudi (SIM) online.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa lompatan transformasi digital yang dilakukan Pemerintah Indonesia bukanlah hal yang mudah. Interoperabilitas data menjadi tantangan besar yang membutuhkan komitmen bersama.
“Saya yakin, ini akan bisa dilakukan. Tidak mudah memang melakukan koordinasi dengan banyak instansi, tapi kalau kita bisa melewati tantangan ini maka transformasi digital yang kita upayakan bersama akan bisa terwujud,” ucap Luhut.
Senada dengan itu, Mantan Menteri Perdagangan periode 2004-2011 Mari Elka Pangestu menyoroti ide dasar di balik transformasi digital, yaitu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Kunci utama dari transformasi digital ini adalah kolaborasi dan komitmen untuk memastikan sharing data terjadi.
“Kita bukan hanya kolaborasi, tapi menciptakan bersama solusi dan transformasi digital yang diperlukan untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan masalah lainnya, dengan harapan masyarakat bukan hanya sejahtera tapi juga bahagia,” ungkap Mari.
Seminar Internasional Happy Digital and Flourishing City Forum: Profound Systemic Transformations for Impacted Bureaucratic Reforms diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan Kementerian PANRB, United In Diversity Foundation (UID), Trust Commons, dan the IEEE Standards Association. (ret/ted)
